Partai Demokrat Selidiki Kesepakatan Minyak Venezuela Senilai Rp1.700 Triliun dengan Presiden Tanpa Proses Tender

by

BANDA ACEH – Penanews.co.id – Para anggota Kongres dari Partai Demokrat sedang mempersiapkan penyelidikan menyeluruh terhadap kesepakatan minyak Venezuela senilai US $100 miliar atau setara Rp1.700 Triliun yang kontroversial dari pemerintahan Trump, yang menimbulkan pertanyaan tentang peran sentral Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam merekayasa kesepakatan tersebut, pemilihan seorang pengusaha Venezuela yang kontroversial untuk mengawasi cadangan minyak bumi yang sangat besar, dan pemberian kontrak-kontrak menguntungkan tanpa melalui proses tender yang kompetitif.

Melansir Newsmax, Sabtu (21/11/2026) Investigasi ini bisa menjadi masalah besar bagi Presiden Donald Trump dan Rubio karena Partai Demokrat bersiap untuk mengambil kendali atas kedua kamar Kongres setelah pemilihan paruh waktu bulan November.

Menurut Bloomberg News, anggota Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR, Komite Angkatan Bersenjata Senat, dan panel kongres lainnya sedang mempersiapkan landasan untuk berbagai investigasi terhadap kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, yang memberikan Amerika Serikat kepentingan finansial utama dalam industri minyak Venezuela.

Di pusat kontroversi ini adalah Rubio, arsitek utama kebijakan pemerintahan AS terhadap Venezuela, yang membantu menegosiasikan kesepakatan yang mentransfer kendali luas atas produksi minyak bumi Venezuela ke perusahaan baru yang didukung AS.

Kesepakatan itu menyusul operasi militer Amerika yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada bulan Januari dan mengangkat mantan wakil presidennya, Delcy Rodríguez, sebagai pemimpin sementara dengan dukungan Washington.

Trump telah memuji kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah. Kepala staf baru Presiden Trump, Stephen Miller, mengatakan pekan ini bahwa perjanjian tersebut secara efektif “menggandakan” cadangan minyak AS.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik mempertanyakan mengapa pemerintah percaya bahwa mereka berhak untuk mengendalikan atau mengambil alih cadangan minyak Venezuela.

Para kritikus dari Partai Demokrat khususnya menggambarkan langkah AS tersebut sebagai penyitaan luar biasa atas sumber daya alam negara lain, dengan kontrak terkait yang dinegosiasikan tanpa penawaran kompetitif atau pengawasan kongres yang berarti.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Amerika Serikat menerima 35% saham kepemilikan di North American Blue Energy Partners (NABEP), yang dipimpin oleh miliarder Venezuela Alejandro Betancourt, yang dipilih oleh Rubio untuk memimpin usaha minyak besar-besaran tersebut.

ProPublica mengungkapkan bahwa Rubio dan Menteri Perang Pete Hegseth menandatangani perjanjian setebal 18 halaman tersebut, yang berisi ketentuan-ketentuan yang melindungi posisi kepemimpinan Betancourt dan berpotensi melindungi perusahaan tersebut dari perubahan politik di masa mendatang.

Kesepakatan ini juga melibatkan perusahaan induk yang berbasis di Barbados yang investornya mungkin tetap tidak teridentifikasi, sehingga semakin meningkatkan kekhawatiran tentang transparansi.

Pemilihan Betancourt sangat kontroversial karena ia pernah menghadapi penyelidikan pencucian uang di berbagai negara. Tuduhan tersebut belum membuktikan kesalahan pidana, tetapi Partai Demokrat menuntut penjelasan mengapa pemerintah memilihnya daripada perusahaan minyak internasional yang sudah mapan.

Mantan Duta Besar AS untuk Venezuela, James Story, mengatakan kepada ProPublica bahwa pertanyaan pertama yang akan dihadapi Kongres baru adalah: “Mengapa Betancourt?”

Perwakilan Robert Garcia, seorang Demokrat terkemuka di Komite Pengawasan DPR, telah menentang keputusan pemerintah.

“Pengambilalihan sektor minyak Venezuela oleh pemerintahan Trump sekarang melibatkan kerja sama bisnis dengan Alejandro Betancourt, yang diduga sebagai pelaku pencucian uang dan sedang dalam penyelidikan kriminal aktif,” kata Garcia dalam sebuah pernyataan pada bulan September.

Perwakilan Gregory Meeks juga menuduh Trump dan Rubio memprioritaskan sumber daya alam Venezuela daripada transisi demokrasi yang sejati.

Kurangnya proses penawaran yang kompetitif merupakan masalah utama lainnya.

Reuters melaporkan bahwa kesepakatan minyak bumi besar-besaran itu dinegosiasikan secara rahasia dan tidak melalui proses seleksi yang kompetitif. Para ahli hukum mempertanyakan keberlakuan kesepakatan tersebut dan apakah hukum yang berlaku di Venezuela mengizinkan pengaturan semacam itu.

Sementara itu, kontroversi tersebut meluas melampaui sektor perminyakan.

Restrukturisasi utang negara Venezuela yang sangat besar, yang berpotensi melibatkan lebih dari 170 miliar dolar AS dalam kewajiban, juga menarik perhatian karena penunjukan menguntungkan lainnya yang dilakukan tanpa proses kompetitif formal.

Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Rodríguez memilih bank investasi AS Centerview Partners untuk memberikan nasihat mengenai restrukturisasi tersebut, tanpa melalui kompetisi formal yang melibatkan spesialis utang internasional besar seperti Lazard, Rothschild, dan Alvarez & Marsal.

Kontroversi seputar kontrak semacam itu dapat menyeret Mauricio Claver-Carone, sekutu politik lama Rubio dan utusan pilihannya dalam membentuk strategi pemerintahan untuk Venezuela.

Meskipun ia tidak memegang jabatan resmi di pemerintahan, Claver-Carone telah berperan sebagai perantara tidak resmi antara Rubio dan pemerintahan Delcy Rodríguez.

Menurut The Washington Post, Claver-Carone memimpin pemilihan Centerview Partners untuk kesepakatan restrukturisasi besar-besaran tersebut.

Pengaruhnya yang luar biasa, yang dijalankan tanpa penunjukan resmi dari pemerintah, telah menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan.

Terpilihnya Centerview telah memunculkan pertanyaan mengapa sebuah firma yang secara tradisional bukanlah nama-nama terkemuka dalam restrukturisasi utang negara menerima tugas yang begitu didambakan.

Centerview memiliki pengalaman signifikan dalam bidang penasihatan keuangan, tetapi para pesaing dengan praktik restrukturisasi yang mapan tidak secara resmi diundang untuk mengajukan penawaran, demikian dilaporkan Reuters.

Implikasi politiknya sama pentingnya di dalam Venezuela, di mana otoritas Rodríguez masih sangat diperdebatkan.

Investigasi yang dilakukan The New Yorker pada bulan November menggambarkan Rodríguez sebagai pemimpin yang sangat bergantung pada Rubio dan dukungan Washington, terlepas dari hubungannya yang lama dengan pemerintahan otoriter Maduro.

Rodríguez tidak memiliki dukungan rakyat yang luas seperti yang dinikmati oleh pemimpin oposisi María Corina Machado, yang kembalinya ke Venezuela pada bulan Oktober menarik ribuan pendukung. Jajak pendapat yang dikutip oleh majalah tersebut menunjukkan bahwa Machado akan mengalahkan Rodríguez dengan selisih setidaknya 30 poin persentase dalam pemilihan.

Meskipun demikian, Rodríguez terus memerintah dengan dukungan Trump, dibantu oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari rezim Maduro sebelumnya, termasuk saudara laki-lakinya Jorge Rodríguez dan tokoh keamanan terkemuka Diosdado Cabello.

Mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, menyampaikan penilaian tajam tentang perjanjian minyak tersebut di The New Yorker, dengan berpendapat bahwa Washington secara efektif menukar kendali atas minyak bumi Venezuela dengan kelangsungan pemerintahan Rodríguez yang tidak dipilih melalui pemilihan umum.

“Saya pikir syarat kesepakatannya adalah: kita mendapatkan minyak, dan Delcy Rodríguez tetap berkuasa,” kata Bolton. “Saya pikir kesepakatan itu tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat, karena itu tidak akan menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi hukum.”

Beberapa anggota parlemen Partai Republik juga mempertanyakan kurangnya jadwal transisi demokratis dari pemerintahan tersebut.

Anggota DPR dari Partai Republik, Bill Huizenga dari Michigan, mempertanyakan ketergantungan pemerintah pada Rodríguez dan saudara laki-lakinya, Jorge, dengan mengatakan bahwa ia “tidak percaya” pada tokoh-tokoh yang membantu mempertahankan rezim Maduro.

Anggota DPR Carlos Gimenez, seorang Republikan Florida lainnya, menyebut Rodríguez sebagai “diktator sementara,” sementara Senator Ted Cruz dari Texas bersikeras bahwa pemilihan harus segera dilaksanakan.

Bagi Partai Demokrat, penyelidikan yang muncul ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah intervensi pemerintah di Venezuela dirancang untuk memulihkan demokrasi dan stabilitas ekonomi atau untuk mengalihkan kendali kekayaan minyaknya kepada sekelompok investor terpilih yang diuntungkan secara politik.[]