JAKARTA – Penanews.co.id – Pemerintah menyiapkan kebijakan besar di sektor jaminan kesehatan. Mulai 2027, jutaan masyarakat yang masuk kelompok ekonomi desil 1 hingga 8 direncanakan tidak lagi harus menanggung sendiri iuran BPJS Kesehatan. Seluruh pembiayaan akan dialihkan kepada pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan skema pembiayaan tersebut akan dibagi berdasarkan kelompok desil. Masyarakat desil 1 hingga 4 akan mendapatkan tanggungan iuran dari APBN.
Sementara desil 5 dan 6 dibiayai melalui APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7 dan 8 menjadi tanggung jawab APBD provinsi.
“Dengan begitu nanti mudah-mudahan desil 1 sampai 8 semuanya dibantu oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul saat acara Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.
Meski demikian kata sia, program yang sangat bermartabat tersebut baru bisa terealisasi apabila data kependudukan sudah akurat melalui Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
Ia juga sudah mengomunikasikan rencana tersebut dengan Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, termasuk dengan Kementerian Keuangan.
“Bahkan waktu itu kami juga sempat lapor ke Presiden dan kami diminta untuk terus melakukan simulasi. Mudah-mudahan nanti datanya makin akurat, simulasinya selesai, mudah-mudahan tahun 2027 ini bisa kami terapkan,” kata Gus Ipul.
Rencana ini kaya Gus Ipul, ditargetkan dapat terwujud pada 2027.
“Ini lagi kami simulasikan, mudah-mudahan di tahun 2027 sudah bisa,” ujarnya
Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data perlinsos.
“Kami bersama-sama kumpul di tempat ini untuk konsolidasi data, karena program-program pemerintah itu bergantung pada data yang akurat,” ujar Gus Ipul.
Ia meminta seluruh lapisan masyarakat turut membantu melakukan pemutakhiran.
“Yang mengelola, yang melakukan verifikasi dan validasi adalah BPS (Badan Pusat Statistik).Tetapi semua pihak, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, sampai tingkat RT/RW diminta untuk turut menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan. Memasukkan warga-warga yang memerlukan bantuan pemerintah ke dalam sistem digital pemerintah yang sekarang sudah kami bangun dan kami terapkan,” kata Gus Ipul.
Ia mengakui, berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi pada 2025 lalu, masih terdapat kelemahan. Salah satunya, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses ponsel pintar.
Namun sistem digital itu memiliki keunggulan karena tidak hanya berbasis by name by address, tetapi juga face recognition atau lewat biometrik.
“Dengan adanya sistem yang dibangun menggunakan teknologi berbasis AI dan terhubung dengan seluruh data-data pemerintah, maka kami akan mengetahui lebih detail tentang profil penerima manfaat dan juga calon penerima manfaat,” ujar Gus Ipul.[]
Sumber Kompas.com
