BANDA ACEH – Penanews.co.id – Anggaran hibah masjid sebesar Rp129,16 miliar yang dialokasikan dalam APBA 2026 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dipastikan tidak dapat direalisasikan. Padahal, dana tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi, renovasi, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur rumah ibadah di berbagai wilayah Aceh.
Tidak cairnya anggaran tersebut salah satunya diduga berkaitan dengan kelalaian administrasi yang terjadi ketika jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh masih dijabat pejabat sebelumnya. seperti pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), ketiadaan SK hibah, dan faktor lainnya,
Dengan tidak adanya kelengkapan administrasi penting tersebut menjadi pertimbangan hukum penting bagi Pemerintah Aceh untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut, meskipun anggarannya telah dialokasikan dalam APBA 2026.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Taufik, mengungkapkan alasan SK hibah rehab masjid 2026 tidak diteken Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Menurutnya, persoalan ada pada tahap awal yang tidak diterbitkannya pertimbangan TAPA oleh Sekda sebelumnya.
“Dari awal ada kesalahan tahapan administrasi sehingga jika dilaksanakan timbul masalah hukum,” kata Taufik, Senin 21 September 2026.
Taufik menjelaskan, dana hibah harus melalui tahapan lengkap. Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, dokumen pertimbangan TAPA, penetapan dalam APBA, dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
“Karena ada tahapan di awal yang terlewat, maka dokumen menjadi tidak lengkap. Kalau SK tetap diteken, akan bermasalah di audit,” tandasnya.
Tahapan awal hibah itu, termasuk verifikasi dan penetapan dalam APBA 2026, berlangsung sebelum pergantian pucuk pimpinan Sekretariat Daerah Aceh. Saat itu, Sekda Aceh sebelumnya juga memimpin TAPA, yang membahas dan menyusun rancangan anggaran bersama DPRA.
Pada Agustus 2026, Sekda Aceh sebelumnya diberhentikan melalui Keputusan Presiden, dan posisinya kemudian diisi Taufik sebagai Plt Sekda. Pemerintah Aceh saat itu menyebut pergantian tersebut sebagai penyegaran.
Karena tak bisa dicairkan, anggaran rehab masjid dialihkan untuk membayar tunggakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 345 miliar.
“Memang tidak mencukupi untuk membayar tunggakan JKA, ada beberapa kegiatan lain juga dialihkan,” kata Taufik.
Menurutnya, pengalihan dilakukan agar layanan JKA tetap berjalan sekaligus menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Ia memastikan program rehab masjid tidak dihapus.
“Untuk dana rehab masjid akan kita anggarkan kembali tahun depan dengan tahapan yang benar,” katanya.
Program rehabilitasi sekitar 300 masjid itu sebelumnya disorot Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi. Ia meminta Pemerintah Aceh mencari solusi agar anggaran yang sudah tersedia tidak batal hanya karena persoalan mekanisme.
Ia juga mengingatkan bahwa penghapusan anggaran rehab masjid dikhawatirkan memicu keresahan masyarakat.[]
Sumber AJNN
