JAKARTA – Penanews.co.id – Hasil survei Tempo Data Science menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Agustus 2026 hanya mencapai 37 persen.
Capaian tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya.
Pada Desember 2025, kepuasan publik masih berada di angka 75 persen, sebelum merosot menjadi 56 persen pada Maret 2026.
Melansir Fajar.co.id, Pegiat media sosial (Medsos), Herwin Sudikta, melihat penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran telah berakhir.
Sementara itu, publik mulai menilai pemerintah berdasarkan dampak kebijakan yang dirasakan secara langsung.
Herwin: Masa Bulan Madu Sudah Lewat
Herwin mengatakan perubahan tingkat kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Intinya, masa bulan madu sudah lewat,” ujar Herwin, dikutip fajar.co.id, Jumat (28/8/2026).
Lanjut Herwin, program-program yang sebelumnya menjadi bagian dari narasi kampanye kini memasuki tahap pembuktian.
Masyarakat, kata dia, tidak lagi sekadar menilai janji atau program yang disampaikan, tetapi melihat dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga.
“Program-program yang dulu jadi andalan kampanye sekarang diuji di dompet rakyat,” ucapnya.
Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Sorotan
Herwin menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
Ia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan pekerjaan sebagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau realitanya emang harga kebutuhan pokok terus naik dan pekerjaan susah, angka kepuasan tinggal menunggu waktu untuk turun lebih dalam lagi, terlepas lembaga survei mana pun yang mengukur,” ungkapnya.
Menurut Herwin, angka survei pada akhirnya akan mengikuti persepsi masyarakat terhadap kondisi yang mereka alami secara nyata.
Herwin: Rakyat Tidak Peduli Survey-Surveyan
Herwin juga mengingatkan bahwa angka survei bukanlah satu-satunya ukuran yang menjadi perhatian masyarakat.
Ia menegaskan, publik lebih berkepentingan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan perubahan angka dalam berbagai hasil survei.
“Rakyat sih sebenernya udah nggak peduli survey-surveyan, yang mereka peduliin cuma isi kantong mereka,” tandasnya.
Penurunan kepuasan dari 75 persen pada akhir 2025 menjadi 56 persen pada Maret 2026, kemudian 37 persen pada Agustus 2026, menurut Herwin, menjadi gambaran bahwa evaluasi masyarakat terhadap pemerintah semakin bertumpu pada realitas ekonomi yang mereka rasakan.[]
