Ketua DPD RI Usulkan Indonesia Miliki Tiga Wakil Presiden, Ini Alasannya

by
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin

JAKARTA – Penanews.ci.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden (wapres), dengan jumlah maksimal tiga orang. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan di daerah.

Sultan mengatakan, usulan penambahan jumlah wakil presiden tersebut didasarkan pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas, serta keragaman sosial dan kebutuhan pembangunan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurutnya, kepemimpinan nasional ke depan perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keadilan politik. Sebab, tantangan pembangunan di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur tidak sepenuhnya sama sehingga membutuhkan perhatian yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah, baik bagian Barat, Tengah maupun Timur Indonesia, memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Ia menyampaikan gagasan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai harapan DPD RI terhadap sosok wakil presiden yang akan mengisi posisi tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam acara detikcom Awards 2026 di Westin Hotel, Jakarta.

Sultan menegaskan, penambahan jumlah wakil presiden bukan merupakan gagasan baru. DPD RI, kata dia, telah lama menggulirkan wacana tersebut dan menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk kembali membicarakannya.

“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok wapres yang baru. Ke depan, kami ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera,” tegasnya.

Menurut Sultan, penempatan wakil presiden di sejumlah wilayah strategis tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, berbagai persoalan pembangunan tidak harus selalu menunggu penanganan langsung dari pemerintah pusat di Jakarta.

Ia juga menyoroti besarnya tugas dan agenda pemerintahan yang harus dijalankan seorang presiden. Karena itu, keberadaan beberapa wakil presiden dinilai dapat membantu kepala negara dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah sekaligus memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

Sultan berharap para wakil presiden nantinya tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan presiden, tetapi juga memiliki visi dan kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah serta mengevaluasi kinerja kepala daerah di wilayah masing-masing.

“Dengan jumlah wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para wapres di setiap wilayah,” ujarnya.

Usulan tersebut sekaligus membuka kembali diskusi mengenai desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan nasional, khususnya terkait efektivitas kepemimpinan, pemerataan pembangunan, serta penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Meski demikian, gagasan penambahan jumlah wakil presiden tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut dari sisi ketatanegaraan. Pasalnya, Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 saat ini secara tegas menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dengan demikian, apabila wacana tiga wakil presiden hendak diwujudkan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan konstitusi melalui mekanisme perubahan UUD 1945.

Gagasan Sultan pun menjadi salah satu wacana politik yang kembali mengemuka dalam pembahasan mengenai masa depan kepemimpinan nasional dan bagaimana negara sebesar Indonesia dapat dikelola secara lebih efektif dengan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah.[]