JAKARTA – Penanews.co.id – Jeritan para petani yang meratapi tanah retak dan bulir padi yang mati sebelum berkembang akhirnya berbuntut badai besar di gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Merasa dikhianati dan dibuai oleh rentetan laporan palsu di atas kertas, Kementerian PU kini menabuh genderang perang dan mengambil tindakan tanpa ampun terhadap jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).
Laporan-laporan berhias angka manis yang disodorkan ke meja kepemimpinan ternyata hanyalah ilusi beracun yang menutupi kenyataan pahit di lapangan.
Tak ada lagi ruang kompromi. Dengan nada tegas dan tanpa keraguan, Menteri PU Dody Hanggodo menyapu bersih para pejabat yang dinilai melapor, melempar alibi dan memberi harapan palus padanya. Kepala Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA resmi dipastikan melayang dari jabatannya.
Tangan dingin pembantaian birokrasi ini tidak berhenti di pusat. Badai pencopotan ikut menerjang hingga ke daerah-daerah; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Kepala Satuan Kerja (Kasatker) kini harus menelan pil pahit, ditendang keluar dari kursi nyaman mereka sebagai pertanggungjawaban atas penderitaan sawah-sawah yang mongkar.
Mengutip Kompas.com, Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bakal mencopot Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA beserta sejumlah pejabat teknis di tingkat daerah, Kepala BBWS Citarum, PPK Kasatker.
Keputusan tersebut diambil setelah inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu (26/9/2026), di Desa Karangharja (Kabupaten Bekasi), Desa Sukatani (Kabupaten Kawarang), dan Desa Kedongdong (Kabupaten Cirebon), membongkar ketidaksesuaian antara data laporan internal kementerian dengan realita kekeringan di lapangan.
“Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot. Eggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot. Udah pasti itu,” tegas Dody menjawab Kompas.com, usai meninjau lokasi kekeringan.
Dody akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pencopotan para pejabat tersebut pada Senin (28/9/2026) dan resmi berlaku paling lambat Selasa (29/9/2026) atau Rabu (30/9/2026).
Ketidaksesuaian data
Langkah drastis ini dipicu oleh temuan ketidaksesuaian data klaim capaian irigasi. Dalam laporan internal yang diterima Menteri PU, dashboard pemantauan kondisi irigasi nasional menampilkan status aman berformat serba hijau tanpa indikator merah.
Bahkan, jajaran Ditjen SDA melaporkan, sistem irigasi telah berhasil mengairi tambahan 73.000 hektar sawah untuk menyelamatkannya dari ancaman puso (gagal panen).
Namun, saat Menteri PU turun langsung ke lapangan merespons maraknya pemberitaan media massa terkait kekeringan, fakta sebaliknya justru ditemukan.
Di sejumlah titik, termasuk di Desa Karangharja (Kabupaten Bekasi), dan Desa Sukatani (Kabupaten Karawang) sebagai lumbung pangan nasional serta Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, ribuan hektar sawah masih dalam kondisi terancam kekeringan hebat.
“Demi Allah enggak ada yang merah (di data dashboard). Bahkan saya tanya terakhir kemarin sebelum jalan, ‘Gimana Pak Dirjen?’, (dijawab) ‘Kita sudah bisa mengairi 73.000 hektar sawah tambahan. Kalau tidak kita airi, akan puso, Pak.’ Tapi buktinya, ada 1.000 hektar masih kering, 400 hektar juga masih kering,” tutur Dody.
Dody sangat menyesalkan sikap oknum jajaran teknis yang dinilai hobi memberikan laporan tidak akurat alias pemberi harapan palsu (PHP) kepada pimpinan selama hampir dua tahun terakhir.
“Dipikirnya dari Sabang sampai Merauke terlalu besar coverage-nya, sehingga seorang Menteri atau Dirjen nggak akan turun ke daerah untuk ngecek satu-satu. Tapi mereka salah, saya bukan tipe orang yang suka berada di meja,” imbuhnya.
Kemauan eksekusi
Menteri PU menegaskan, penanganan kekeringan di lokasi-lokasi peninjauan sebenarnya tidak membutuhkan rekayasa teknis yang rumit (sophisticated).
Di beberapa titik, pasokan air sungai masih tersedia dan hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari lahan pertanian.
Di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan pertanian seluas hampir 400 hektar sebetulnya bisa diselamatkan hanya dengan menarik pompa bertenaga listrik dan menambah selang atau pipa PVC menuju saluran sekunder maupun tersier buatan.
“Ini bukan masalah yang complicated. Masalahnya mau dikerjakan atau tidak. Mau tidak teman-teman PPK, Kasatker, Kepala Balai turun melihat masalah dengan petani,” cetus Dody.
Dody menekankan, Kementerian PU akan memprioritaskan alokasi anggaran darurat untuk penanganan kekeringan di 358 kawasan persawahan terdampak di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) sebagai wilayah terdampak paling parah.
“Jangan khawatir soal dana, dana itu ada. Tinggal empati kita ditaruh di mana. Kalau saya lebih pro masyarakat, karena dampaknya luas menyangkut ketahanan pangan nasional,” pungkas Dody.[]
