JAKARTA – Penanews.co.id — Pemerintah membuka 25 program studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau hospital-based untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih mengalami kekurangan sekitar 65.000 tenaga.
Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan sebagai afirmasi bagi dokter di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan skema pendidikan serta penempatan kerja yang sejak awal disiapkan untuk mengisi kekosongan dokter spesialis di wilayah prioritas nasional.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman mengatakan kebijakan itu diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Dudung, percepatan penyelenggaraan PPDS berbasis rumah sakit merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden pada 11 Agustus 2026 terkait persoalan kekurangan tenaga medis.
“Ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kebutuhan saudara-saudara kita di daerah, pulau terluar, hingga ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Dudung.
Program PPDS Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) sebelumnya telah berjalan sejak 2024 di enam rumah sakit. Dengan tambahan 25 program studi pada tahap pertama 2026, total penyelenggara PPDS RSPPU kini mencapai 31 program studi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 25 prodi baru tersebut terdiri atas 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi dalam rumpun Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU).
Seluruh program diselenggarakan di rumah sakit pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah dan bermitra dengan perguruan tinggi serta Kolegium. Skema tersebut dirancang untuk memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis tanpa mengabaikan standar kompetensi.
“Pada tahap kedua tahun 2026, sebanyak 30 Program Studi Spesialis juga akan didorong memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026, terdiri atas 13 Prodi Spesialis Dasar dan 17 Prodi Spesialis KJSU,” kata Budi.
Dengan demikian, pemerintah menargetkan ekspansi PPDS hospital-based tidak berhenti pada 25 prodi yang diluncurkan pada tahap pertama.
Dudung mengatakan pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang lebih terjangkau. Kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS, baik untuk program studi yang sudah berjalan maupun yang baru dibuka, akan diberlakukan secara resiprokal antara rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi.
Afirmasi Dokter Daerah
Kebijakan tersebut tidak hanya mengejar penambahan jumlah dokter spesialis, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
Seleksi peserta didik untuk 25 prodi baru PPDS RSPPU dijadwalkan diluncurkan pada Kamis (3/9/2026). Pemerintah memberikan keberpihakan kepada putra-putri daerah dengan skema penempatan kerja setelah pendidikan yang telah ditetapkan sejak awal.
Model tersebut ditujukan untuk memastikan lulusan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi dapat mengisi kebutuhan dokter spesialis di wilayah yang selama ini kekurangan tenaga medis.
PPDS RSPPU merupakan program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan langsung di rumah sakit yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama.
Sebanyak 25 prodi baru tersebut bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Indonesia (UI).
Sebaran 25 Prodi Baru
Sebelas prodi spesialis dasar yang dibuka pemerintah mencakup Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSUP Fatmawati, RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta, serta RSU Hermina Depok.
Program Obstetri dan Ginekologi dibuka di RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta. Sementara Radiologi tersedia di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, RSUP Persahabatan, dan RSUP Dr. M. Djamil.
Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Kesehatan Anak diselenggarakan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Adapun Ilmu Bedah dibuka di RSUD dr. Iskak Tulungagung.
Untuk rumpun KJSU dan spesialis unggulan lainnya, pemerintah membuka Bedah Saraf di RS Pusat Otak Nasional dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Bedah Thorax Kardiovaskuler dibuka di RSUP H. Adam Malik dan RSUD Dr. Saiful Anwar. Urologi tersedia di RSUD Dr. Moewardi dan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.
Program Jantung dan Pembuluh Darah dibuka di RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSU Murni Teguh Memorial Hospital, dan RSUD dr. Soedarso.
Ekspansi juga mencakup Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Kariadi, Kesehatan Mata di Jakarta Eye Centre (JEC) Kedoya, serta Orthopaedi dan Traumatologi di RSD dr. Soebandi, RSPAD Gatot Soebroto, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
Rapat Tingkat Menteri tersebut dipimpin Dudung dan dihadiri sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.[]
