JAKARTA – Penanews.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi perihal dugaan adanya delapan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara Rusia. Ia meminta masyarakat tenang dan menunggu informasi pasti dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
“Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi,” kata Dave kepada wartawan, dikutip dari detiknews.com, Selasa (1/9/2026).
Dave mengapresiasi langkah Kemlu yang melakukan pendalaman melalui perwakilan RI di Rusia dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, hal itu penting untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan berlangsung serta jenis pekerjaan yang sejak awal ditawarkan.
“Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Politikus Partai Golkar tersebut.
Ia berharap Kemlu segera menyampaikan hasil pendalaman terkait keberadaan delapan WNI tersebut. Komisi I DPR RI tidak ingin kasus serupa terulang.
“Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” katanya.
Baca juga; Kremlin Mencari Umpan Meriam, Intelijen Ukraina Sebut 8 WNI Jadi Tentara Rusia
Dave juga menyoroti pentingnya pencegahan yang mesti dilakukan oleh pemerintah RI. Ia menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama.
“Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati,” kata Dave.
“Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal,” tambahnya.
Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah RI tengah melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebutkan Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8).
Bagi Kremlin, setiap rekrutan asing memiliki beberapa tujuan sekaligus: khususnya, mereka mengisi kekosongan personel di garis depan dan berfungsi sebagai bahan propaganda untuk mendukung narasi dugaan dukungan global terhadap “operasi militer khusus”.
Alasan lain untuk merekrut warga asing adalah meningkatnya ketidakpuasan domestik terhadap situasi sosial ekonomi, perang, dan rencana gelombang mobilisasi baru (tingkat ketidakpuasan mencapai 69%) dan, akibatnya, penurunan jumlah orang yang bersedia mendaftar secara sukarela. Indonesia telah menjadi contoh terbaru dari pola ini.
“Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah memperoleh dokumen tentang setidaknya delapan warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam barisan tentara pendudukan RF,” dikutip Penanews.co.id dari Situs resmi Intelijen Ukraina Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU, Selasa (01/09/2026)
Menurut Intelijen Ukraina, Skema yang digunakan Moskow untuk merekrut tentara asing sebagai umpan meriam telah diuji di puluhan negara lain. Janji gaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan pemberian kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik orang-orang yang, seringkali, tidak tahu ke mana mereka sebenarnya dikirim.
Pola yang sama sebelumnya telah digunakan dengan warga negara Nepal, Kuba, Kenya, dan India: sebagian besar dari mereka berakhir di garis depan tanpa pelatihan apa pun, dan beberapa tewas dalam beberapa minggu pertama.
“Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, telah bergabung dalam daftar negara-negara yang telah dijadikan Kremlin sebagai sumber tenaga kerja murah untuk perang,” pingkasnya.
