LHOKSUKON – Penanews.co.id — Bencana yang melanda wilayah Aceh Utara meninggalkan dampak yang sangat luas, terutama bagi sektor ekonomi masyarakat. Tercatat hampir 40.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu pukulan terberat bagi perekonomian lokal khususnya di Aceh Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, bencana tersebut juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pelaku UMKM kehilangan tempat usaha, sementara stok barang dan peralatan usaha hanyut terbawa arus. Di sisi lain, akses distribusi dan pasar turut terputus, membuat para pelaku usaha kesulitan untuk bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Ketua Lentera Milenial Aceh Syibral Mulasi,S.H menilai kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan cepat, ribuan pelaku UMKM berpotensi mengalami kebangkrutan permanen.
“Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga krisis ekonomi bagi masyarakat kecil. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang konkret, mulai dari bantuan modal, pemulihan akses pasar, hingga program pendampingan bagi UMKM terdampak,” ujarnya.
Syibral juga menyoroti pentingnya komitmen jangka panjang dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, langkah-langkah strategis seperti relaksasi kredit, bantuan langsung usaha, serta percepatan pemulihan infrastruktur ekonomi harus segera direalisasikan agar para pelaku usaha tidak semakin terpuruk.
Di tengah keterbatasan, para pelaku UMKM di Aceh Utara kini hanya bisa berharap adanya langkah cepat dan nyata dari pemerintah. Mereka berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, menjaga keberlangsungan usaha, serta mempertahankan sumber penghidupan di tengah situasi yang serba sulit.
Bencana ini menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa itu, pemulihan pascabencana akan berjalan lambat dan berisiko meninggalkan luka sosial-ekonomi yang berkepanjangan.[Rifqi]
