Skip to content
JAKARTA- Penanews.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2026, sebanyak lebih dari 11 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah dicoret dari daftar penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat aktivitas judi online.
“Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret. kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Meski angka ini masih signifikan kata Gus Ipul, ia mencatat adanya penurunan drastis jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka ratusan ribu pelanggar.
“Artinya apa? Artinya, sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,”
Terkait status pencoretan penerima bansos yang terindikasi judol, Gus Ipul mengatakan saat ini pencoretan bersifat permanen. Sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan sekali kepada sebagian penerima bansos setelah dilakukan verifikasi.
“Sampai sekarang ya kita sudah, sudah permanen ya. Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Kita beri sekali kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil cross-check memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah membantu pemerintah melakukan penelusuran data penerima bansos yang terindikasi judi online. Tahun ini Kemensos juga akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan data.
“Jadi, saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar,” ujarnya.
“Ini pelajaran yang paling penting. Nah, tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” lanjut Gus Ipul.
Sumber detiknews
