JAKARTA — Penanews.co.id — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut bahwa kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka memilih masuk ke Partai Golkar lebih terbuka dibanding partai lainnya.
Ujang mengatakan, Golkar lebih berpeluang dipilih karena ada dua alasan. Pertama, pertimbangan soal kenyamanan.
Kedua, posisi yang bakal ditempati di partai tersebut. Menurut Ujang, sebagai Wapres RI terpilih, Gibran punya kans menduduki jabatan penting di Golkar.
“Posisinya katakanlah sebagai calon wakil presiden (cawapres) terpilih atau wapres yang akan dilantik, itu musti punya posisi yang pas, yang cocok, yang terhormat gitu di partai,” ujar Ujang, Selasa (7/5/2024).
Terkait posisi, Gibran disebut lebih pas menempati jabatan anggota dewan pembina atau anggota dewan penasihat, bahkan mungkin anggota dewan pakar di Partai Golkar.
“Jadi masuknya itu harus nyaman. Ada kenyamanan lalu di saat yang sama punya posisi yang pas yang terhormat gitu karena posisinya sebagai wapres yang akan dilantik,” kata Ujang.
Namun, Ujang menegaskan bahwa Gibran tidak bisa menduduki posisi ketua umum Golkar karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan partai. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun aktif dalam partai.
Ditambah lagi, menurut Ujang, ada istilah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) jika ingin menjadi ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa Gibran akan menerima resistensi dari kader dan senior di Partai Golkar apabila tiba-tiba menduduki kursi ketua umum. Mengingat, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan kader binaan karena sebelumnya berpolitik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
“Kalau (jadi) ketua umum enggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ini akan mendapatkan perlawanan dari senior-senior dan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Golkar partai besar, partai yang sudah establish, tidak bisa diacak-acak, digoyang-goyang, diobok-obok Gibran yang tidak memenuhi syarat,” ujar Ujang.
Oleh karena itu, Ujang kembali berpandangan bahwa Gibran hanya akan menduduki posisi antara anggota dewan pembina, anggota dewan penasihat, dan anggota dewan pakar di Partai Golkar.
Siap berlabuh ke parpol
Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyiapkan road map atau peta jalan politik ke depan. Hal itu menanggapi terkait posisinya kini yang sudah tidak diakui oleh PDI-P dan belum bergabung dengan partai politik lain.
“Ya kita sudah menyiapkan road map ke depan. Arahnya ke mana, ikut perahunya siapa, sudah kita siapkan,” kata Gibran saat di KPU Kota Solo pada 2 Mei 2024.
Namun, Gibran menepis saat disinggung soal Partai Golkar yang telah mengeklaim dirinya telah bergabung sebagai kader.
“Loh, kalau kami, saya pribadi, baik dengan semua partai. Bahkan, dengan teman-teman PDI-Perjuangan,” ujar dia.
Dia juga mengaku pihaknya juga berteman dan saling memberi kabar dengan kader partai politik lain.
“Sekali lagi, kami masih berteman baik, masih saling memberikan masukan dan masih WhatsApp,” kata Gibran.
Golkar anggap keluarga
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka sudah masuk ke keluarga besar Golkar.
Sebab, Jokowi dekat dengan Golkar. Sedangkan Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan partai sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto melalui Rapimnas resmi.
“Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme rapimnas resmi,” ujar Airlangga di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada 24 April 2024.
“Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja,” katanya melanjutkan.
Diketahui, Partai Golkar memang yang pertama kali mendeklasikan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, saat itu, Gibran masih tercatat sebagai kader dari PDI-P
Sumber; dilansir Kompas.com.
