BANDA ACEH – Penanews.co.id — Setelah melalui proses persidangan yang berlangsung sejak Februari 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh akhirnya mengeluarkan putusan terkait gugatan yang diajukan oleh PT Gading Bhakti terhadap Pj. Bupati Aceh Barat. Gugatan tersebut menyangkut Surat Permohonan Penetapan Tanah Terlantar dalam HGU, dengan nomor perkara 3/G/2024/PTUN.BNA.
Majelis Hakim PTUN Banda Aceh, yang terdiri dari Hakim Ketua Edi Septa Surhaza, SH., MH., dan anggota Rizki Ananda, SH., MH., serta Adillah Rahman, SH., MH., memutuskan untuk menolak gugatan PT Gading Bhakti. Putusan ini dibacakan dalam sidang elektronik (e-court) pada Jumat, (21/06/2024).
Kuasa hukum Pj. Bupati Aceh Barat, Said Atah, SH., MH., dari Kantor Advokat SATA Lawyers, mengkonfirmasi putusan tersebut. “Benar, PTUN telah memutuskan untuk memenangkan Pj. Bupati Aceh Barat. Majelis Hakim menerima eksepsi kami dan menyatakan gugatan PT Gading Bhakti tidak dapat diterima, serta menghukum PT Gading Bhakti untuk membayar biaya perkara,” ujar Said Atah.
Said Atah juga menyampaikan apresiasinya terhadap putusan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh. Menurutnya, putusan tersebut sangat sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan. “Ini menunjukkan bahwa kebijakan Pj. Bupati Aceh Barat dalam mengeluarkan Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dalam HGU PT Gading Bhakti sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku serta demi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Said Atah juga menjelaskan, proses penetapan tanah terlantar dalam HGU akan terus dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku. “Surat Permohonan Rekomendasi dari Pj. Bupati Aceh Barat telah dibalas oleh Kementerian ATR/BPN, yang meminta agar pelaksanaannya dilakukan melalui Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat,” jelas Said Atah.
Sebelumnya, PT Gading Bhakti mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh pada 25 Januari 2024, merasa keberatan atas Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dalam HGU yang dikeluarkan Pj. Bupati Aceh Barat. Lokasi tanah tersebut berada di Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat.
Namun, dalam persidangan, Pj. Bupati Aceh Barat melalui Tm Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan dan bantahan terhadap gugatan tersebut, yang akhirnya diterima oleh PTUN Banda Aceh.[chliss]
