BANDA ACEH — Penanews.co.id — Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengingatkan para Penjabat Bupati dan Walikota di Aceh agar menjaga komunikasi yang baik dan tetap solid dalam persiapan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut, yang akan berlangsung September 2024 mendatang.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan PON XXI/2024, di gedung Serba Guna Setda Aceh, Kamis (04/07/2024), Pj Gubernur Bustami mengingatkan, pelaksanaan PON XXI/2024 hanya menunggu hitungan hari, sehingga seluruh persiapan mesti dipastikan berjalan sesuai rencana.
“Dengan waktu yang sangat mepet, saya yakin, dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, kita akan bisa menyukseskan PON 2024, karena ini akan menjadi catatan sejarah yang akan kita wariskan,”sebut Pj Gubernur.
Bustami Hamzah juga menyebutkan, PON XXI akan dibuka Presiden RI pada tanggal 8 September 2023 di Stadion Harapan Bangsa, akan mempertandingkan 33 Cabang Olahraga di 10 Kabupaten/Kota Wilayah Aceh.
Multi event olahraga paling bergengsi di tanah air itu diperkirakan akan dihadiri 13.000 orang dari 37 Provinsi.
Karena itu, Pj Gubernur menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat, antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder dalam menyukseskan pelaksanaan PON.
“Untuk suksesnya, dan semaraknya, agar Bupati/Walikota mempromosikan dan menyemarakkan persiapan dan pelaksanaan PON XXI di masing-masing Kabupaten/ Kota, seperti pemasangan spanduk, baliho di kantor dan fasilitas umum. Selain itu juga pemasangan stiker pada kendaraan dinas dan pemakaian PIN bagi seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten/Kota.”harapnya.
Bustami Hamzah juga minta pihak terkait mempersiapkan dan mengedukasi masyarakat, agar bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan ramah sesuai adat kita peumulia jamee.
Semua pihak terkait lainnya juga diminta mengoordinasikan dan mengaktifkan UMKM lokal di Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam perhelatan PON XXI sebagai stimulus bagi ekonomi rakyat.
Kepada para Pj. Bupati/walikota juga diminta terlibat langsung dalam melakukan pemantauan kesiapan penyelenggaraan dan pembangunan venue di masing-masing kabupaten/kota untuk memberi solusi percepatan dan penanganan permasalahan yang menjadi kewenangan masing-masing.
Pada Takor tersebut, Pj Gubernur menyerahkan langsung SK untuk Bupati dan Walikota selaku Ketua Panitia Daerah masing masing.[]
