Dinamika politik Aceh terus bergerak dan sangat fleksibel, apalagi sejak Partai Aceh bermanuver dengmengeser jadwal deklarasi calon kepala daerah beserta dengan wakilnya yang seyogyanya tanggal 15 Agustus digeser ke 25 Agustus 2024 minggu depan.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Usman Lamreung mengatakan, dengan pergeseran jadwal deklarasi, akan banyak spekulasi dan monuver politik yang dimainkan elit politik dengan tujuan mengolkan calon kandidatnya baik sebagai pendamping Mualem atau calon kepala daerah kabupaten/walikota.
Dinamika politik dalam proses penentuan calon kandidat Kepala Daerah termasuk calon wakil adalah hal yang wajar, terus bergerak dan dinamis, termasuk perseturuan di internal Partai Aceh antara Zulfadli Ketua DPRA dengan Ketua Tim Seleksi Calon Kepala Daerah Nurlis.
Perseteruan terjadi dikarenakan komentar Zulfadhli pada sejumlah media yang mempertanyakan pengumuman calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh. Disebutkan Nurlis mengumumkan bahwa Ketua DPD Gerindra Aceh Fadhlullah (Dek Fad) telah mendapatkan dukungan DPP Gerindra untuk menjadi pasangan Muzakir Manaf (Mualem), bakal calon gubernur dari Partai Aceh.
Perseteruan ini sebenarnya bisa dikomunikasikan di tingkat internal, sayangnya ini malah di sampaikan ke publik.
Sehingga menimbulkan berbagai spekulasi politik dari publik Aceh, apakah ini adalah sebuah drama politik yang dimainkan di internal partai Aceh, karena aneh saja menurut kami, yang dipertanyakan Zulfadli adalah keabsahan dan legelitas sebagai bukti bahwa Fadlullah Ketua Gerindra sebagai pendamping Mualem.
Padahal sebelumnya jurubicara Partai Aceh sudah menyebutkan deklarasi Calon Kepala Daerah Partai Aceh di umumkan pada tanggal 25 Agustus 2024. Jubir Partai Aceh Nurzahri menyebutkan Pergeseran ini hanya pada aspek pengumuman (deklarasi) kepada publik. Sedangkan tahapan lainnya seperti penetapan keputusan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus, hanya saja tidak akan di umumkan kepada publik, mengingat masih di perlukannya waktu bagi beberapa calon bupati atau calon walikota untuk melakukan pembicaraan koalisi terkait wakilnya
Maka menurut kami seyogyanya yang menyampaikan bahwa Dek Fad adalah Pendamping Mualem adalah Partai Gerindra sendiri, bukannya manuver dari elit politik PA, karena itu adalah ranahnya Partai Gerindra.
Pertanyaan besar adalah kenapa ada perdebatan sesama di internal PA, bukankah keduanya ikut terlibat membangun koalisi dan komunikasi politik dengan Mualem?
Kabar yang kami dapatkan bahwa Partai Gerindra akan menyampaikan secara terbuka penunjukan kader partai Gerindra sebagai Calon Wakil Gubernur pendamping Mualem, sesuai komunikasi politik dan koalis yang sudah disepakati. Bisa jadi tiga hari kedepan Partai Gerindra menyampaikan ke publik.
