Ratusan Mahasiswa dan Dosen UGM Gelar Aksi Nyalakan Lilin Darurat Demokrasi

by
Ratusan mahasiswa dan dosen UGM menggelar aksi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi Indonesia, Senin (26/8/2024). | Foto CNN Indonesia/Tunggul Damarjati

YOGYAKARTA — Penanews.co.id — Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi yang melanda Indonesia belakangan ini.

Aksi tersebut berlangsung di kompleks Balairung, UGM, Sleman, DIY pada malam hari, tepatnya di bawah pohon Bodhi. Para peserta terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas, termasuk FMIPA, Psikologi, dan Hukum, yang berkumpul untuk menunjukkan solidaritas mereka.

Koordinator acara, Monica Ratna Theodora, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap kontroversi rencana pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI, yang dinilai berpotensi membatalkan putusan MK mengenai persyaratan pencalonan.

“Aksi kita kali ini juga tidak terlepas dari UU Pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati Pilkada,” kata Monica ditemui di Balairung, UGM, Senin malam.

Mereka mengkritik revisi UU Pilkada yang dilakukan anggota DPR sudah jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Monica, aksi menyalakan lilin dilangsungkan di bawah Pohon Bodhi sebagai simbol Buddha untuk kapasitas manusia dalam mencapai pencerahan.

“Kenapa memilih lilin sebagai penerangan kita karena itu sebagai arti untuk penerangan menerangi dari pohon ilmu pengetahuan yang sudah lama gelap, kita terangi dengan cahaya lilin untuk menerangi semangat kita,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, para mahasiswa juga melakukan konsolidasi untuk aksi turun ke jalan dan diskusi menyikapi situasi demokrasi belakangan.

Ricardo Simarmata adalah salah satu dosen yang mengikuti acara ini. Menurutnya, dosen dan mahasiswa telah disatukan penggunaan akal sehat menyikapi situasi demokrasi dewasa ini.

Dosen Fakultas Hukum UGM itu tergerak dalam aksi ini demi memberikan jaminan keamanan bagi para mahasiswa untuk keberlangsungan aktivitas kampus mereka.

“Jadi karena itu nggak ada lagi identitas mahasiswa dan dosen karena sama-sama menggunakan alat yang sama itu akal yang sehat gitu,” ujarnya.

Baca Juga:  Kemendikbud Atur Gaji Dosen Harus di Atas Kebutuhan Hidup Minimum

“Dan kami di Fakultas Hukum merasa perlu mendukung supaya mahasiswa juga nggak takut, nggak khawatir kalau dia ikut terlibat gini nanti nggak bisa ikut ujian atau bahkan ada teguran atau sanksi, kita bantu mahasiswa itu salah satunya juga di luar soal isunya ya juga itu untuk memastikan mereka tidak khawatir dengan langkah yang diambil itu,” ungkapnya.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *