JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA, MSi, berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting terkait 10 indikator prioritas dalam periode 22 Agustus hingga 22 November 2024, atau tiga bulan pertama masa jabatannya.
Capaian tersebut disampaikan oleh Safrizal dalam Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang digelar di Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 16 Desember 2024.
Safrizal mengungkapkan, untuk mengatasi inflasi, Pemerintah Aceh telah membentuk dan meningkatkan efektivitas Satgas Pangan serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Zoom bersama Kemendagri pada 4 November 2024, serta High-Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh pada 5 November 2024, tutur Safrizal.
Terkait penanganan stunting, Pj Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa evaluasi Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting 2024 telah dilakukan pada 6 November 2024. Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Aceh terus berfokus pada peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pengelolaan kekayaan daerah, termasuk kontribusi BUMD terhadap APBD.
Dalam hal penurunan pengangguran, Dirjen Adwil Kemendagri itu menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan meningkatkan lapangan kerja.
Sementara itu, penanganan kemiskinan ekstrem telah menunjukkan hasil positif dengan pencapaian 64,96 persen untuk penanganan kemiskinan secara umum dan 71,14 persen untuk kemiskinan ekstrem, lanjutnya.
Safrizal mengungkapkan Pemerintah Aceh juga terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, penyerapan anggaran, dan perizinan.
Selain itu, inovasi juga menjadi fokus, salah satunya dengan memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana angin kencang dan memberikan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas, ujar Safrizal.
“Keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh,” tutup Safrizal.[]
