JAKARTA — Penanews.co.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara terkait insiden perusakan dan penjarahan yang terjadi di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Minggu (31/8), yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal.
Meski demikian, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah menunjukkan simpati, memberikan dukungan moral, serta menyampaikan doa dan kata-kata penguatan dalam menghadapi kejadian tersebut.
“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan Instagram, Senin (1/9).
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dirinya menyadari sepenuhnya bahwa insiden seperti ini merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi sebagai seorang pejabat publik. Ia memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu sejalan dengan harapan semua lapisan masyarakat.
“Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,” jelas Ani sapaan akrabnya
Menurut Ani, UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
“Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” imbuhnya.
Ia memastikan selalu melakukan tugas negara dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan tidak korupsi.
“Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia,” terangnya.
Ani menyebutkan segala kritik hingga makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi langkah pembenahan diri, terutama Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,” kata dia.
Tak lupa, Ani juga menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar seluruh masyarakat bisa saling bergandengan menjaga dan membangun Indonesia. Demonstrasi boleh dilakukan, namun tidak boleh sampai menjarah, membakar hingga melukai.
“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” pungkasnya.[]
Sumber CNN Indonesia
