JAKARTA — Penanews.co.id — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi kabar terkait kemungkinan bergabungnya politikus Golkar, Airin Rachmi Diany, ke dalam Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa penunjukan menteri maupun wakil menteri sepenuhnya merupakan wewenang Presiden.
“Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Ketika ditanya soal apakah Partai Golkar telah mengajukan nama-nama calon untuk mengisi posisi tertentu di pemerintahan, Bahlil memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ia menekankan pentingnya partai untuk bersikap proporsional dan tidak melewati batas kewenangannya.
“Gini, kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya,” ucap dia.
Ia menyerahkan segala kewenangan itu kepada Presiden Prabowo.
Sementara dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar hanya tunduk pada putusan Prabowo.
“Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden. Kita patuh, kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif,” tandasnya.[]
Sumber Kompas.com
