BANDA ACEH – Penanews.co.id – Pemerintah Aceh terus memacu upaya perbaikan infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi yang menerjang sejumlah daerah.
Salah satu capaian yang menonjol adalah pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditargetkan sudah dapat dilintasi Kenderaan pada Senin, 29 Desember 2025 lusa.
Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa percepatan pengerjaan ini dilakukan guna mengembalikan akses dan konektivitas antarwilayah.
khususnya pada jalur strategis yang menghubungkan kawasan pantai utara dengan wilayah tengah Aceh.
“Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR, BPJN, serta dukungan TNI dan Polri terus bekerja maksimal agar akses masyarakat kembali normal. Sejumlah titik krusial sudah difungsikan, sementara sisanya masih dalam penanganan intensif,” ujar Murthalamuddin, Kamis, 25 Desember 2025.
Jembatan Krueng Tingkeum memiliki panjang 66 meter dan berfungsi sebagai penghubung utama antara Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan laporan dari kesatuan Zidam IM dan Yonzipur TNI, progres fisik jembatan tersebut telah mencapai 90 persen.
Sementara itu, untuk ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen–Bener Meriah, Jembatan Krueng Rongka di jalur Bireuen–Takengon telah dibuka dan open traffic sejak Rabu, 24 Desember 2025. Dengan dibukanya jembatan tersebut, akses dari Bireuen menuju Takengon kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Meski demikian, pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur tersebut, mengingat kondisi cuaca dan medan yang masih berpotensi berubah.
Masyarakat yang hendak menyalurkan bantuan ke wilayah tengah Aceh juga diminta mempersiapkan kondisi fisik dan kendaraan secara optimal.
Di sisi lain, pada ruas Batas Gayo Lues–Aceh Tenggara–Kota Kutacane, akses saat ini telah dapat dilalui secara fungsional melalui Jembatan Lawe Penanggalan setelah dilakukan penimbunan oprit.
Pemerintah juga menargetkan pemasangan jembatan Bailey sebagai jalur alternatif, yang direncanakan mulai fungsional pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Murthalamuddin menegaskan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan infrastruktur terdampak bencana dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengesampingkan faktor keselamatan.
“Ini bukan semata soal jalan dan jembatan, tetapi tentang memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, pelayanan publik, serta roda ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkasnya.
Informasi ini disampaikan berdasarkan laporan resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, yang dihimpun dari BPJN Aceh serta laporan lapangan Zidam IM dan Yonzipur 16 TNI.[]
