Skip to content
BANDA ACEH – Penanews.co.id – Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (6/4/2026), suasana sidang di Gedung DPRA diwarnai dengan keterbukaan mengenai besaran anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Martini, politisi dari Fraksi Partai NasDem, secara blak-blakan membeberkan nominal dana yang dikelola oleh setiap wakil rakyat.
Dalam forum terhormat tersebut, Martini mengungkapkan bahwa plafon dana Pokir untuk satu orang anggota dewan dipatok di angka Rp4 miliar.
Angkat itu menurutnya sangat minim untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Ia menilai Angka tersebut sangat kecil dan tidak sebanding dengan luasnya cakupan kebutuhan masyarakat.
Dengan anggaran yang terbatas, Martini merasa sulit untuk merealisasikan seluruh harapan konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing secara maksimal.
“Kami anggota DPRA ingin menyampaikan secara jelas kepada masyarakat bahwa Pokir anggota DPRA itu Rp4 miliar satu orang. Pokir anggota DPRA itu satu orang itu Rp4 miliar,” kata Martini, dalam instruksinya.
Ia membeberkan, Pokir tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses dan kemudian diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, ia juga meminta agar usulan hasil reses benar-benar diakomodasi oleh pemerintah, bukan sekadar formalitas.
“Kami mengingatkan agar usulan reses itu benar-benar diakomodir, Ketua. Jangan semata-mata hanya formalitas. Reses anggota DPRA ini dilindungi undang-undang,” ujar Martini.
Martini juga memaparkan secara rinci penggunaan Pokir miliknya. Dari total Rp4 miliar tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan rumah ibadah.
“Saya sendiri, dari Rp4 miliar itu, Rp3,5 miliar untuk masjid, Rp300 juta untuk sekolah, dan Rp200 juta untuk dayah. Ini sangat sedikit, tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia bahkan meminta kepada Ketua DPRA agar alokasi tersebut tidak dipotong, mengingat kebutuhan masyarakat yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan dana yang tersedia.
“Jangan dipotong ya, Ketua. Ini sangat sedikit sekali,” katanya.
Selain itu, Martini mendorong transparansi terkait dokumen Pokir, terutama jika terjadi pembengkakan anggaran di tingkat eksekutif. Menurutnya, keterbukaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau ada dokumen Pokir DPRA yang membengkak di Pemerintahan Aceh, mohon dipublikasi. Karena masyarakat sering menganggap, ‘kenapa bencana ini tidak selesai, pasti dimakan Pokir DPRA’. Tidak, Ketua,” tegas Martini.
Di akhir penyampaiannya, Martini kembali menekankan pentingnya realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum perencanaan, mulai dari Musrenbang hingga reses anggota dewan.
“Usulan dari masyarakat benar-benar diakomodir. Jangan hanya masyarakat di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten buat Musrenbang itu-itu saja dibahas, tetapi tidak direalisasikan,” pungkasnya.
Sumber Serambi Indonesia
