Skip to content
MEKKAH – Penanews.co.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Kelompok tersebut ditengarai melakukan praktik layanan kursi roda ilegal untuk Lanjut Usia (Lansia) dan Disabilitas di Masjidil Haram dengan upah yang mencekik leher Jamaah demi meraup keuntungan sepihak.
Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muftiono, mengungkapkan bahwa tim di lapangan menemukan praktik pungutan jasa kursi roda bagi jemaah lansia dan disabilitas yang tidak sesuai aturan. Saat ini KBIHU terkait sedang dalam proses pemeriksaan.
“Kalau memang dia menggunakan mukimin atau orang yang di luar ketentuan itu sangat berbahaya (bagi jemaah). Kedua, ya biasanya ya anggarannya terlalu besar,” kata Muftiono di Makkah, dilansir Republika Selasa (12/5/2026).
Praktik tersebut dinilai tidak hanya membebani jamaah secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan mereka. Muftiono menegaskan, penggunaan jasa pendorong ilegal atau mukimin tanpa izin resmi berisiko membuat jemaah terlantar saat proses ibadah jika pendorong tersebut ditangkap aparat keamanan Arab Saudi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum KBIHU diduga mematok tarif hingga Rp10 juta per jemaah untuk layanan kursi roda. Tim Media Center Haji (MCH) bahkan pernah menemukan ada jemaah yang diminta membayar hingga Rp 7 juta.
Padahal, tarif resmi jasa dorong kursi roda berkisar 300 riyal atau sekitar Rp 1,38 juta. Saat masa puncak dengan permintaan tinggi, tarif maksimal biasanya hanya mencapai 600 riyal atau sekitar Rp 2,7 juta.
Petugas resmi layanan kursi roda di Masjidil Haram umumnya mengenakan rompi bertuliskan ‘Carts Service’.
“Kami mengingatkan jangan main-main dengan melakukan pelanggaran karena yang dilayani adalah orangtua kita, saudara-saudara kita,” ujarnya.
Selain persoalan kursi roda, pemerintah juga menyoroti pelanggaran terkait kegiatan city tour atau ziarah yang dikoordinasikan KBIHU. Kemenhaj telah mengeluarkan edaran larangan city tour serta pembatasan umrah maksimal tiga kali sebelum puncak ibadah haji.
Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap fit saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji sekaligus Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi, Abdul Haris, menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi perilaku nakal pengelola KBIHU. Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional telah disiapkan bagi pihak yang terbukti melanggar.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, PPIH juga melakukan pertemuan dan pembinaan dengan KBIHU, petugas sektor, serta petugas kloter.
“Kita berharap semuanya dapat bersinergi memberikan layanan yang terbaik termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi kami berharap betul bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” kata Haris.
Pemerintah berkomitmen mengawal proses pemeriksaan hingga tuntas guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.
