Skip to content
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
ADA yang berubah secara perlahan namun dahsyat dalam kehidupan sosial bangsa ini. Dulu, masyarakat menghormati seseorang karena ilmu, akhlak, dan pengabdiannya. Kini, ukuran kehormatan bergeser drastis: siapa paling dekat dengan kekuasaan, paling kaya, dan paling mampu mempertontonkan kemewahan, dialah yang dipuja.
Inilah perubahan paradigma stratifikasi sosial Indonesia modern.
Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat dibangun di atas tatanan nilai yang sangat menjunjung moralitas.
Dalam struktur sosial tradisional, golongan tertinggi ditempati kaum brahmana, mereka yang hidup untuk ilmu dan spiritualitas. Di bawahnya terdapat kaum kesatria, para pengabdi negara yang dituntut menjauh dari kerakusan materi.
Sebaliknya, mereka yang terlalu mengejar duniawi justru tidak ditempatkan pada strata sosial terhormat. Filosofinya sederhana, yakni semakin manusia mampu mengendalikan nafsu dunia, semakin tinggi kemuliaannya.
Nilai-nilai seperti malu, kehormatan, kesederhanaan, gotong royong, dan pengabdian menjadi fondasi peradaban Nusantara. Dalam tradisi Timur, kemuliaan tidak diukur dari kendaraan mewah atau jabatan tinggi, tetapi dari kemampuan menjaga marwah diri. Namun hari ini, tatanan itu seakan runtuh.
Modernisasi yang datang bersama penetrasi budaya Barat telah mengubah orientasi hidup masyarakat secara radikal. Media sosial membentuk budaya pencitraan. Kekayaan dipamerkan tanpa rasa malu. Jabatan diperlakukan seperti simbol kasta baru. Bahkan, ukuran kesuksesan sering kali hanya ditentukan oleh akses terhadap kekuasaan dan uang.
Bangsa ini perlahan meninggalkan akar budayanya sendiri.
Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad pernah mengingatkan bahwa setiap beberapa dekade dunia mengalami perubahan besar yang menggeser arah peradaban. Indonesia, menurutnya, juga sedang berada dalam fase romantisme kejayaan masa lalu, yakni fase yang dipenuhi simbol kebangkitan Nusantara, tetapi rapuh secara struktural.
Narasi besar tentang “Indonesia Emas”, poros maritim dunia, hingga kebanggaan sebagai anggota G20 memang terdengar megah. Namun di balik itu, bangsa ini masih dihantui korupsi, ketimpangan sosial, lemahnya kualitas pendidikan, dan merosotnya etika publik.
Kita sibuk membangun citra negara besar, tetapi lupa membangun karakter manusianya.
Di sinilah muncul fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan publik: lahirnya figur-figur kekuasaan baru yang mendadak memiliki pengaruh besar bukan karena kapasitas, melainkan karena kedekatan dengan lingkar elite. Fenomena “Teddy”, misalnya, dapat dibaca sebagai simbol lahirnya kultur patronase modern, ketika loyalitas personal lebih penting daripada meritokrasi.
Fenomena ini bukan sekadar soal individu. Ini adalah cermin kerusakan sistem nilai.
Dalam politik modern, kondisi semacam itu dikenal sebagai neopatrimonialisme, dimana negara tampak modern secara institusi, tetapi praktik kekuasaan masih dijalankan berdasarkan hubungan personal, kedekatan emosional, dan jaringan informal. Jabatan akhirnya berubah menjadi alat distribusi privilese, bukan sarana pengabdian. Akibatnya sangat berbahaya.
Korupsi tidak lagi dianggap aib sosial. Yang memalukan bukan perbuatannya, tetapi jika tertangkap. Bahkan di tengah maraknya mega korupsi yang menggerogoti negara, masyarakat justru sering menyaksikan para pelaku tetap hidup mewah dan dihormati.
Kita sedang mengalami pembalikan moral secara besar-besaran.
Padahal bangsa ini dahulu dikenal dengan budaya malu yang sangat kuat. Orang tua mengajarkan adab sebelum ilmu. Pemimpin dituntut memberi teladan, bukan mempertontonkan kemewahan. Kini, ruang publik justru dipenuhi glorifikasi kekayaan dan kekuasaan.
Bangsa ini seperti seseorang yang menanggalkan pakaian lamanya, tetapi lupa menyiapkan pakaian pengganti. Akibatnya, kita telanjang secara moral di tengah derasnya arus globalisasi.
Yang lebih mengkhawatirkan, materialisme perlahan berubah menjadi “agama baru”. Pangkat dianggap sumber kemuliaan. Kekayaan dipersepsikan mampu membeli kehormatan, bahkan seolah dapat menebus dosa sosial.
Di titik inilah reformasi patut dipertanyakan ulang. Apa arti demokrasi jika hanya melahirkan elit baru yang lebih rakus? Apa makna kebebasan jika etika publik justru runtuh?
Sebab sejarah menunjukkan, bangsa besar tidak runtuh karena miskin sumber daya, tetapi karena kehilangan moralitas. Kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan kerakusan. Dan ketika masyarakat mulai memuja jabatan lebih tinggi daripada integritas, maka sesungguhnya bangsa itu sedang berjalan menuju krisis peradaban.
Indonesia tidak kekurangan warisan nilai luhur. Kita memiliki gotong royong, rasa malu, sopan santun, dan spiritualitas sosial yang diwariskan leluhur. Persoalannya, negara gagal menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai itu di tengah arus modernisasi.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang akan tumbuh dalam keyakinan bahwa kehormatan dapat dibeli, kekuasaan adalah tujuan hidup, dan moralitas hanyalah aksesoris pidato.
Ketika itu terjadi, jabatan benar-benar telah berubah menjadi tuhan baru dalam kehidupan sosial bangsa ini.[]
Artikel ini merupakan opini penulis, seluruh isi di luar tanggungjawab redaksi, sepenuhnya tanggungjawab penulis
