JAKARTA – Penanews.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menghormati hak masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, BGN menegaskan posisi mereka sebagai pelaksana kebijakan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara. Pihaknya hanya menjalankan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden, Pak, Bu. Kalau kami ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya itu saja. Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak mereka,” kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).
Arumsari menjelaskan, pelantikan dirinya bersama Wakil Kepala BGN Trenggono oleh Presiden Prabowo Subianto mengemban misi khusus untuk menyempurnakan sistem MBG. Ia juga menekankan bahwa program pemenuhan gizi ini murni diinisiasi dengan niat yang baik untuk rakyat.
“Tapi kalau saya, Pak Trenggono. ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Itu yang kami lakukan dan itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik karena memang situasi kita kan masih banyak ya rakyat kita yang secara data pun menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makanan yang bergizi gitu,” ucap Trenggono.
Pihaknya disebut akan menelaah lebih dalam penerima manfaat dari program MBG. Ia berharap intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintahan tercapai, terutama dalam meningkatkan IQ generasi muda di RI.
“Itu sudah kami lihat datanya pun di Kementerian Kesehatan ada, dari mulai Ibu hamil, Ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu,” ujar Arumsari.
“Hanya tadi, beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi karena memang secara teknis sudah lewat mungkin usia intervensi gizinya untuk konteks mungkin meningkatkan IQ dan sebagainya. Kalau untuk sehat mungkin ya, oke lah tapi kan keuangan kita fiskal kita terbatas pasti harus memilih mana yang menjadi prioritas,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah orang yang menamakan diri MBG Watch melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta. Massa memasang garis kuning-hitam di kantor BGN para Rabu (10/6).
Sebelumnya, pada Jumat (12/6) mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Tosari, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat (Jakpus). Tiga almamater itu UIN Jakarta, Politeknik Negeri Jakara (PNJ), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan ke pemerintah.
Berikut ini tuntutan massa aksi:
1. Stop Pemborosan APBN
2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
3. Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil
5. Prabowo berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah.[]
Sumber detiknews
