BANDUNG – Penanews.co.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat (Kapus) Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri. Ia resmi meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor pada Selasa (30/6/2026).
Pencapaian ini semakin istimewa karena gelar doktor kedua yang berhasil diraih oleh Dr. T.R. Fahsul Falah. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Ilmu Lingkungan. Konsistensinya dalam menempuh pendidikan tinggi menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kepemimpinan birokrasi, dan reformasi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Fahsul Falah menyampaikan pesan yang menggambarkan perjalanan akademiknya.
“Mereka bilang impian saya terlalu besar, saya bilang Tuhan saya lebih besar. Keyakinan yang kuat kepada Tuhan memberikan kita keberanian untuk bermimpi besar dan mengejar impian tersebut tanpa ragu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya dan berusaha dengan segenap hati. Tuhan selalu bersama kita membantu mewujudkan impian yang tampak mustahil bagi orang lain.”
Disertasi yang diangkat berjudul “Pengaruh Learning Organization, Kompetensi Pegawai, dan Budaya Organisasi terhadap E-Government serta Implikasinya pada Efektivitas SPBE di BSKDN.” Penelitian tersebut memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap ASN di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), penelitian ini membuktikan bahwa learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap implementasi e-government yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu gagasan penting yang disampaikan dalam sidang promosi doktor adalah bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan kompetensi aparatur, dilanjutkan dengan pembentukan budaya organisasi yang adaptif, akhirnya melahirkan organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu berinovasi secara terus-menerus.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital pemerintahan bukan semata ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia, budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, serta kepemimpinan yang mampu membangun ekosistem pembelajaran dalam organisasi.
Sidang promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., selaku pimpinan sidang. Bertindak sebagai Ketua Tim Promotor adalah Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA, didampingi Co-Promotor Prof. Dr. H. Horas Djulius, S.E. dan Dr. Atty Tri Juniarti, S.E., M.Si.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S., serta Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Jaja Suteja, S.E., M.Si., bertindak sebagai penelaah sekaligus penguji. Turut hadir dalam sidang tersebut Ketua Puslitabmas Universitas Pasundan, Dr. Yusuf Arifin, S.Si., M.M., yang melengkapi jajaran akademik dalam proses promosi doktor.
Para penguji memberikan apresiasi atas kualitas penelitian, kedalaman analisis, serta relevansi disertasi terhadap kebutuhan reformasi birokrasi nasional.
Keberhasilan meraih gelar doktor kedua menjadi bukti bahwa pengabdian di birokrasi dapat berjalan seiring dengan produktivitas akademik. Sosok Dr. T.R. Fahsul Falah menunjukkan bahwa seorang aparatur negara tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan ilmiah yang menjadi solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda, kalangan akademisi, dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, riset, dan inovasi. Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, kehadiran pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi akademik dan pengalaman praktis menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.[Rifqi]
