BANDA ACEH – Penanews.co.id – Ekonom senior sekaligus pengamat pasar modal Indonesia, Prof. Ferry Latuhihin, menilai Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar pada 2027 jika pengukurannya menggunakan standar pengeluaran Bank Dunia.
Ferry menyebut sekitar 64 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin berdasarkan ukuran tersebut. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sekitar 8–9 persen.
Menurutnya, perbedaan angka tersebut tidak terlepas dari metode dan indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan. Karena itu, kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari struktur ketenagakerjaan Indonesia.
Ferry mencatat sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor formal, sedangkan 60 persen lainnya berada di sektor informal.
Melansir listrikindonesia.com, Prof. Ferry mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar pada 2027 jika menggunakan ukuran pengeluaran World Bank (Bank Dunia). Hal tersebut ia ungkapkan dalam Channel YouTube Ferry Latuhihin, dikutip pada Rabu (09/09/2026).
Ferry menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan yang digunakan dalam pernyataannya berbeda dengan data kemiskinan yang selama ini dirujuk dari BPS. Menurutnya, perbedaan pendekatan pengukuran tersebut menghasilkan angka yang cukup jauh.
“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ukuran yang dimaksud berkaitan dengan pengeluaran masyarakat. Menurut Ferry, ukuran tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang tergolong miskin jauh lebih besar.
“Ini ukuran World Bank, yaitu pengeluaran. 64% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin,” katanya.
Ferry membandingkan angka tersebut dengan data BPS. Ia menyebut jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS berada pada kisaran 8% hingga 9%.
“Sedangkan di dalam data, bukan, di dalam data menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8 sampai 9%. Tapi ini bedanya jauh sekali dengan data daripada World Bank, yaitu 64% dari total penduduk kita itu tergolong miskin,” tuturnya.
Ukuran Pengeluaran Jadi Perhatian
Menurut Ferry, perbedaan angka kemiskinan tersebut perlu dilihat dari pendekatan yang digunakan. Ia mengaitkan ukuran berbasis pengeluaran dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Ferry mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan untuk melihat lebih jauh struktur pendapatan dan pekerjaan masyarakat di Indonesia. Berita Indonesia
“Coba bayangkan, Baraya. Dan itu memang kita lihat dari keadaan sehari-hari, kok ya,” ungkapnya.
Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia, terutama perbandingan antara pekerja formal dan informal.
60% Tenaga Kerja Disebut Berada di Sektor Informal
Ferry menyebut tenaga kerja yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 40%. Sementara itu, sekitar 60% lainnya disebut berada di sektor informal.
“Kalau memang itu bisa dibenarkan, mungkin kita bisa pakai data selanjutnya itu bahwa buruh atau tenaga total dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu cuma 40%, Baraya. 60% itu berada di sektor informal,” pungkasnya.
Menurut Ferry, struktur ketenagakerjaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Pekerjaan informal yang memiliki proporsi besar disebutnya berkaitan dengan gambaran mengenai kondisi pendapatan masyarakat.[]
