JAKARTA – Penanews.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menguji keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan hasil yang berarti.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menjelaskan, dalam menghadapi polemik keabsahan ijazah tersebut, salah satu jalur hukum yang dinilai paling memungkinkan ditempuh Gibran adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelas dia.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” tambahnya.
Yusril mengaku telah menyampaikan penjelasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pagi ini. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan permohonan pengunduran diri buntut polemik ijazahnya.
“Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Terkait permohonan pengunduran itu, Prabowo disebut tak menolaknya. Namun juga tidak memberikan persetujuan.
Gibran merespons isu kencang soal pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Gibran mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.[]
Sumber kumparan.id
