JAKARTA – Penanews.co.id – Memasuki musim hujan, BNPB meminta serius kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem. Pemetaan risiko merupakan salah satu langkah konkret untuk memastikan keselamatan warga.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan identifiksi kesiapsiagaan dengan pemetaan. Analisis risiko melalui pemetaan dapat diakses publik melalui sistem informasi inaRISK yang dimiliki BNPB. Informasi tersebut dapat dikembangkan hingga tingkat desa atau kelurahan, khususnya pemetaan operasional dalam perencanaan menghadapi situasi krisis dan bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan perlunya KRIS dalam pemetaan kesiapsiagaan ini.
“Pemerintah daerah dan warga dapat melakukan pemetaan dengan langkah kolaborasi, responsif, integratif dan sinkronisasi atau KRIS,” ujar Kepala BNPB melalui pesan digital, Rabu (4/11), dilansir dari kanal BNPB.
Lebih lanjut Kepala BNPB menegaskan, dengan pemetaan ini pelaku penanggulangan bencana dan masyarakat dapat mengenali wilayah yang rawan bencana.
“Di samping itu, mereka mampu untuk mengidentifikasi desa atau kelurahan yang berpotensi terdampak bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi maupun karakateristik lain sesuai di wilyah masing-masing,” tambahnya.
Di tingkat desa atau kelurahan, masyarakat dapat menyusun pemetaan partisipatif, misalnya dengan gambar wilayah desa secara sederhana dan mengidentifikasi informasi yang digunakan dalam kesiapsiagaan dan respons darurat.
BNPB menekankan perlunya pemetaan elemen terdampak, misalnya di suatu desa, masyarakat memetakan potensi terdampak. Elemen terdampak ini antara lain terdiri populasi warga, jumlah kelompok prioritas, atau area yang paling berisiko.
Pemetaan tersebut juga dapat menggambarkan wilayah prioritas aksi sehingga ini akan mengefektifkan operasi darurat di lapangan saat terjadi krisis atau bencana.
Pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, maupun masyarakat diharapkan untuk mengidentifikasi risiko di wilayah dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Identifikasi tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti oleh warga dalam menentukan upaya preventif dan tindakan lainnya.
Menghadapi krisis atau bencana, identifikasi skenario terburuk dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan yang masih dimiliki, seperti upaya peningkatan kapasitas warga siaga, penyiapan logistik dan peralatan yang akan digunakan. Di samping itu, setiap desa perlu mempersiapkan langkah koordinasi internal maupun antar desa yang nantinya dapat saling membantu saat bencana. Di tingkat aparatur di kabupaten dan kota, BPBD dan organisasi perangkat daerah juga harus memulai untuk saling berkoordinasi.
Pemetaan ini semua diwujudkan dalam 6 produk wajib pemetaan operasional. Keenam produk tersebut yaitu, peta wilayah rawan bencana, daftar desa/kelurahan prioritas, data penduduk dan kelompok rentan terpapar, peta titik kritis dan infrastruktur berisiko, peta operasional evakuasi dan perlindungan warga dan matriks rencana tindak lanjut.
Sementara itu, sejumlah bencana hidrometeorologi basah di beberapa wilayah terpantau BNPB. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPBD setempat, seperti di wilayah Sumenep, Brebes, Pidie Jaya dan Pacitan. Kepala BNPB telah menyampaikan arahan kepada pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan bencana dan meminta seluruh jajarannya untuk mendukung kesiapsiagaan daerah. []
