BANDA ACEH – Penanews.co.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11) dinilai membawa perubahan besar dalam peta kekuatan politik nasional. Keputusan tersebut disebut-sebut mengubah konfigurasi hubungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Sejumlah pengamat melihat langkah Gibran sebagai momentum yang semakin mengukuhkan dominasi politik Prabowo, sekaligus menjadi ujian berat bagi keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi.
Keputusan mengejutkan itu terjadi hanya dua pekan setelah Mahkamah Agung (MA), pada 30 Oktober lalu, membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran.
Tekanan politik terhadap putra sulung Jokowi tersebut semakin meningkat setelah 120 anggota DPR secara resmi mengajukan usulan pemakzulan pada Rabu (11/11), tepat sehari sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat.
Melansir Suara.com, Pakar politik dari Australian National University (ANU), Sanna Jaffrey, menilai perpisahan jalan antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya sudah menunjukkan gejala sejak lama.
Ia melihat langkah mundur ini menjadi jalan keluar bagi Gibran guna menghindari proses pemakzulan terbuka yang panjang di parlemen.
“Dengan begitu, Prabowo berhasil memutus hubungan ini tanpa secara terbuka menuntut pengunduran diri Gibran, bahkan tanpa terlihat sebagai pihak yang mendalangi langkah tersebut,” kata Jaffrey dalam program Asia First CNA.
Analis dari Departemen Perubahan Politik dan Sosial ANU tersebut menegaskan bahwa Prabowo kini berada di posisi yang jauh lebih leluasa dalam mengonsolidasikan kekuasaannya. Sebaliknya, masa depan karier politik Gibran dan daya tawar keluarga besar Jokowi kini menghadapi tanda tanya besar pascaperistiwa ini.
Dukungan penuh Jokowi pada Pilpres 2024 sebelumnya menjadi faktor krusial yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi nasional. Namun, dinamika politik terkini memperlihatkan ketegangan yang terus meruncing di balik layar antara kedua tokoh tersebut.
Sanna Jaffrey, yang pernah memimpin Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) di Jakarta pada 2021–2022, memandang tekanan parlemen menjadi pemicu utama perubahan peta koalisi ini. Peneliti dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mengkaji politik Indonesia ini mengamati bahwa Gibran memilih mundur sebelum eskalasi politik di DPR semakin melebar ke ruang publik.[]
