BANDA ACEH – Penanews.co.id – Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M. Nur, mendesak Pemerintah Aceh segera menyusun langkah konkret untuk memanfaatkan wilayah bekas Izin Usaha Pertambangan (Eks-IUP) dan lahan bekas Hak Guna Usaha (Eks-HGU) bagi kepentingan ekonomi masyarakat.
Menurut M. Nur, lahan dan wilayah pertambangan yang izin pengelolaannya telah berakhir atau dicabut tidak boleh dibiarkan tanpa arah pemanfaatan. Aset sumber daya alam tersebut berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sepanjang pengelolaannya memiliki dasar hukum dan tidak mengorbankan hak masyarakat.
“Pemerintah Aceh harus mulai melihat eks-IUP dan eks-HGU sebagai potensi ekonomi yang perlu ditata. Jangan sampai wilayah yang memiliki nilai ekonomi justru terbengkalai, sementara daerah membutuhkan sumber pendapatan baru dan masyarakat membutuhkan akses terhadap sumber penghidupan,” ujar M. Nur.
Ia menilai ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu diimbangi dengan pengembangan sumber ekonomi alternatif. Salah satu opsi yang dapat dikaji ialah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, sebagai pengelola kegiatan usaha maupun mitra investasi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan data awal yang dihimpun Forbina, daftar perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang dipublikasikan pada September 2025 mencatat sejumlah IUP dengan total luas sekitar 7.781 hektare yang masa berlakunya berakhir pada 2026 dan 2027.
Sementara itu, data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh 2026 mencatat sekitar 453 bidang HGU dengan luas keseluruhan 345.902,67 hektare. Dari jumlah tersebut, 53 bidang seluas sekitar 56.901 hektare tercatat berakhir pada 2026, sedangkan 31 bidang seluas 37.585,51 hektare berada dalam rentang masa berakhir 2026–2030. Pemerintah Aceh sebelumnya juga menyampaikan sedikitnya 23 bidang HGU telah berakhir.
M. Nur menegaskan, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lintas instansi. Berakhirnya izin tidak serta-merta menjadikan suatu wilayah bebas dialihkan atau dikuasai BUMD. Status hukum tanah, kewajiban perusahaan sebelumnya, hak masyarakat, serta kewenangan pemerintah harus diperiksa sebelum keputusan pemanfaatan diambil.
“Jangan sampai agenda meningkatkan PAD justru melahirkan konflik agraria baru. Kepentingan masyarakat, reforma agraria, penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan harus menjadi syarat utama. Investasi boleh berjalan, tetapi hak rakyat tidak boleh dikorbankan,” katanya.
Ia mengusulkan Pemerintah Aceh membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPN, perangkat daerah terkait, akademisi, serta unsur masyarakat sipil.
Tim tersebut bertugas menginventarisasi lokasi, luas wilayah, status perizinan, kondisi lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta potensi konflik sosial. Hasil pemetaan menjadi dasar menentukan skema pemanfaatan, mulai dari reforma agraria, usaha produktif masyarakat, rehabilitasi lingkungan, hingga investasi melalui BUMD dan sektor swasta.
M. Nur juga mengingatkan agar kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang tidak diabaikan. Pemerintah harus memastikan tanggung jawab pihak pemegang izin sebelumnya diselesaikan sebelum kegiatan ekonomi baru dimulai.
Dari sisi regulasi, ia merujuk PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan tersebut mengatur evaluasi wilayah izin usaha pertambangan yang dikembalikan kepada negara dan kemungkinan penawarannya kepada pihak yang memenuhi persyaratan, termasuk BUMD.
Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 155 dan 156, menjadi salah satu landasan pengembangan ekonomi Aceh. Adapun penanganan tanah telantar perlu memperhatikan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2025.
Namun, M. Nur menggarisbawahi bahwa regulasi tersebut bukan pemberian hak otomatis kepada PT PEMA untuk menguasai seluruh bekas wilayah pertambangan maupun HGU. Setiap pemanfaatan tetap harus melalui prosedur, evaluasi, dan persetujuan instansi yang berwenang.
Forbina berpandangan, PT PEMA dapat mengambil peran sebagai pengembang usaha atau mitra investasi setelah melalui kajian kelayakan ekonomi, teknis, hukum, dan lingkungan. Model kemitraan dengan koperasi serta pelaku usaha lokal juga perlu dipertimbangkan agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada perusahaan besar.
“Jangan hanya mengejar angka investasi dan PAD. Ukur juga berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, berapa luas lahan yang bisa dimanfaatkan secara produktif, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi lokal,” ujar M. Nur.
Ia meminta hasil inventarisasi, proses penetapan lokasi, skema kerja sama, hingga pelaksanaan investasi diumumkan secara berkala kepada publik. Transparansi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan.
Bagi Forbina, pemanfaatan eks-IUP dan eks-HGU bukan semata persoalan menghidupkan kembali lahan yang tidak produktif. Agenda tersebut merupakan peluang menata sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi daerah, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
“Jangan biarkan potensi ekonomi Aceh hanya menjadi angka dalam dokumen. Pemerintah harus berani menata, membuka peluang usaha, dan memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama. Sumber daya alam Aceh harus memberikan kesejahteraan, bukan mewariskan konflik dan kerusakan lingkungan,” tutup M. Nur.[]
