JAKARTA – Penanews.co.id – Deklarasi Front Akar Rumput Nusantara (FARUNA) menandai hadirnya kekuatan masyarakat sipil yang ingin mengambil peran lebih besar dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan membela hak-hak kelompok masyarakat yang selama ini berada di pinggiran perhatian negara.
Teuku Z. Arifin dipercaya memimpin FARUNA sebagai Ketua Umum, didampingi Rifqi Maulana sebagai Sekretaris Jenderal. Organisasi ini membawa misi membangun gerakan akar rumput yang independen, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Kehadiran FARUNA berangkat dari kenyataan bahwa persoalan ketimpangan sosial, keterbatasan akses keadilan, pelayanan publik yang belum merata, hingga kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar bangsa.
FARUNA ingin menjadikan persoalan tersebut bukan sekadar bahan perdebatan, melainkan agenda perjuangan yang membutuhkan pengawalan, advokasi, dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan mengusung semboyan “Tak Tunduk, Tak Gentar, Tetap di Garis Perjuangan!”, FARUNA menegaskan posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tidak dibentuk untuk menjadi alat kekuasaan.
Organisasi ini memproyeksikan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Teuku Z. Arifin, FARUNA diarahkan untuk menghimpun berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, buruh, pekerja informal, masyarakat miskin perkotaan, mahasiswa, aktivis, hingga insan pers.
Sementara itu, Rifqi Maulana sebagai Sekretaris Jenderal akan memperkuat konsolidasi organisasi, komunikasi lintas elemen, serta membangun jaringan gerakan di berbagai daerah.
Fokus perjuangan FARUNA mencakup advokasi masyarakat termarginalkan, pengawasan kebijakan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, perlindungan hak pekerja, hingga pengawalan konflik agraria dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Gerakan tersebut akan dijalankan melalui pendekatan advokasi publik, kontrol sosial, pemberdayaan masyarakat akar rumput, kajian kebijakan, pendampingan masyarakat, serta dialog dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
FARUNA juga merencanakan pembentukan jaringan organisasi hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini ditujukan untuk memperluas jangkauan perjuangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada para pengambil kebijakan.
Deklarasi ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun gerakan masyarakat sipil yang tidak hanya lantang dalam menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menawarkan argumentasi, solusi, dan langkah advokasi yang terukur.
Bagi FARUNA, rakyat kecil bukan kelompok yang sekadar membutuhkan belas kasihan. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional, martabat, dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan yang ingin ditegaskan organisasi ini sederhana: kekuasaan harus tetap diawasi, hukum harus berdiri untuk keadilan, dan suara masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang.
Deklarasi FARUNA menjadi awal konsolidasi menuju gerakan nasional yang lebih terorganisasi. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa semangat perjuangan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi masyarakat.
Sebab, perjuangan membela rakyat tidak cukup berhenti pada deklarasi. Ia harus dibuktikan melalui keberanian bersikap, konsistensi mengawal persoalan, dan kesediaan berdiri bersama masyarakat ketika hak-hak mereka terancam.
Tak Tunduk, Tak Gentar, Tetap di Garis Perjuangan!
Pertegas agenda kerja awal FARUNARingkas paragraf yang berulangGunakan atribusi pada klaim organisasi[Rifqi]
