JAKARTA – Penanews.co.id – PT. Asia Pacific Xpressindo ogah membayar pesangon Antonius Maria Klaret Maku, pekerja yang diduga kuat di pecat secara sepihak oleh perusahaan tersebut.
Tidak hanya pesangon, sura Paklaring untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan pun ditahan oleh PT. Asia Pacific Xpressindo. “Kami sudah mengupayakan mediasi, pimpinan PT itu terus menghindar, kata Efraim Mbomba Reda, S.H., salah satu kuasa hukum Antonius Maria Klaret Maku, (8/11).
Kepada media ini, Efraim mengaku geram terhadap pimpinan PT. Asia Pacific Xpressindo, yang terus menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas kewaijban perusahaan yang dipimpinnya. Ia mengatakan, surat paklaring tersebut merupakan hak pekerja yang akan digunakan untuk mencairkan tabungan di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau berani memecat, harus berani bertanggungjawab atas hak-hak karyawan, apalagi surat paklaring itu untuk cairkan tabungan pekerja sendiri. Ini merupakan kejahatan terhadap pekerja,” tegas Efraim.
Selain itu, Stefanus Gega, S.H., juga merupakan kuasa hukum, menjelaskan bahwa perbuatan PT. Asia Pacific Xpressindo terhadap pekerja tersebut dapat di pidana sesuai Pasal 185 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Tindakan perusahan terhadap klien kami ini bisa dipidana penjara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta hingga Rp400 juta,” jelas Gega.
Gega juga menyatakan, akan melaporkan kejadian ini ke Direktorat Jenderal (Dirjend) Republik Indonesia Pajak. Ia akan menyurati Dirjend Pajak agar segera turun ke PT. Asia Pacific Xpressindo untuk melakukan pemeriksaan. “Kami melihat transfer upah atau gaji pekerja menggunakan rekening pribadi milik pimpinan perusahan. Kami menduga ada indikasi permainan pajak di dalam,” ujar Gega.
Perusahaan yang beralamat di Jln. Atang Sanjaya No.21, Boutique Office Lot 12 No.15, Benda – Tangerang, Banten 15125 tersebut dinilai tidak memiliki itikad baik sama sekali. Pasalnya, kuasa hukum Antonius Maria Maku telah mengupayakan mediasi dan juga melayangkan Somasi, namun tidak direspon.
“Kami kirim somasi hari Selasa, 3 November 2026, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari PT Asia Pacific Xpressindo kepada kami selaku kuasa hukum,” ungkap Didimus Migu, S.H., yang merupakan rekan Efraim dan Gega.
Sebelum kejadian ini, Antonius Maria Klaret Maku, bekerja sebagai pengemudi (driver) operasional perusahaan sejak 8 Desember 2017 hingga Mei 2025 dengan total masa kerja mencapai 7 tahun 5 bulan.
Dalam somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum tersebut, menerangkan bahwa tindakan pemecatan bermula pada Mei 2025 di area gudang perusahaan. Saat itu, HRD bernama Gatot menyampaikan pemberhentian secara lisan dengan dalih perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga pekerja, namun tidak menerbitkan surat PHK resmi.
Meskipun HRD sempat berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut, namun hingga kurun waktu 1 tahun 7 bulan setelah kejadian, tidak ada itikad baik dari pihak manajemen.
Tim Kuasa Hukum menegaskan akan menggalang upaya hukum tegas dan terukur meliputi membuat laporan polisi, pengaduan resmi ke instansi ketenagakerajaan, serta pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata jo UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI).
Tim kuasa kukum AR-A Law Firm & Partners:
- Don Bosko Chandra K. Goba, S.H., CCD.,
- Yosef Gani Paulana Gande, S.H.,
- Efraim Mbomba Reda, S.H.,
- Stefanus Gega, S.H.,
- Didimus Migu, S.H.,
- Gimson R.M. Obhetan, S.H.
[Rifqi]
