JAKARTA – Penanews.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya dua kementerian yang menganggarkan dana sebesar Rp14.696.955.002 bersumber APBN untuk menggunakan jasa PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, dalam pengadaan layanan pemengaruh atau influencer.
Temuan tersebut merujuk pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan data tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tercatat melakukan kontrak untuk lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan tiga paket pengadaan pada periode 2025–2026.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW, dilansir JPNN
Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.
Merujuk pada temuan tersebut, ICW menilai terdapat lima permasalahan, yaitu:
Raffi memegang 0,9 persen saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Dan PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
ICW mendesak agar:
1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selamamasa jabatan.
5. Raffi Ahmad diminta untuk membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.[]
