BANDA ACEH – Penanews.co.id – Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengatakan pengunduran diri pada hari Selasa setelah seorang politisi lain dari Partai Rakyat Mongolia yang berkuasa menuduhnya mendapat keuntungan finansial dari proyek kereta api pemerintah tujuh tahun lalu, ketika ia menjabat sebagai perdana menteri.
Pengumuman itu disampaikan setelah Nyambaatar Khishgee, mantan walikota Ulaanbaatar, ibu kota negara itu, pada hari Sabtu menuduh Khurelsukh menerima US$25 juta dolar atau setara Rp 456 miliar dari proyek kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait. Mantan walikota itu berasal dari faksi yang berbeda dari partai yang sama dengan presiden.
Menyusul tuduhan tersebut, Partai Demokratik yang merupakan partai oposisi kemudian menyerukan agar Khurelsukh mengundurkan diri.
Khurelsukh menolak tuduhan melakukan kesalahan dan mengatakan dalam pidato kepada bangsa pada hari Selasa bahwa ia telah menghadapi serangan terus-menerus terhadap reputasinya selama lebih dari sebulan, bahkan ketika ia mengatakan akan mengundurkan diri.
“Saya tidak pernah mencuri dari rakyat saya atau negara saya,” ujarnya dimuat AP, Kamis (19/11/2026).
Dia mengatakan akan bekerja sama dengan para penyelidik.
Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Mongolia, Munkh-Erdene Dembereltseren, dan kepala sekretariat Kabinet, Enkhbayar Battumur, yang juga disebut-sebut dalam tuduhan tersebut, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka juga mengundurkan diri.
Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Khurelsukh memastikan kontrak kereta api diberikan pada tahun 2019 kepada Bodi International LLC, salah satu konglomerat terbesar di negara itu, tanpa melalui tender kompetitif dan bahwa ia telah menerima uang suap dari perusahaan tersebut.
Pada hari Senin, Bodi membantah dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membayar suap tunai kepada pejabat pemerintah senior dan pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa tuduhan tersebut bersifat fitnah dan bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan apa pun.
Seorang ahli menilai pengunduran diri tersebut sebagai permainan kekuasaan, agar Khurelsukh mungkin bisa mencoba mencalonkan diri untuk jabatan lain di kemudian hari, dengan mencatat bahwa pengunduran diri tersebut akan diterima baik oleh publik.
“Di mata publik, dia terlihat adil dan jujur, serta seorang politikus yang baik,” kata Munkh-Erdene Gantulga, seorang dosen di Universitas Nasional Mongolia.
Khurelsukh mengundurkan diri pada Januari 2021 saat menjabat sebagai perdana menteri agar bisa mencalonkan diri sebagai presiden, kata Gantulga. Ia menang enam bulan kemudian dan Partai Rakyat Mongolia yang dipimpinnya meraih mayoritas di parlemen pada waktu yang bersamaan.
Namun partai tersebut telah dilanda perselisihan internal dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mongolia mengalami tiga perdana menteri menjabat hanya dalam waktu sembilan bulan.
Pengunduran diri Khurelsukh akan berlaku setelah diterima oleh parlemen, yang dikenal sebagai Majelis Agung Negara. Badan tersebut diperkirakan akan bertemu akhir pekan ini untuk memberikan suara atas pengunduran dirinya. Jika diterima, ketua parlemen akan menjabat sebagai presiden sementara.
Namun, tampaknya badai politik ini mungkin tidak akan berakhir dengan cepat.
Penuduh presiden, Nyambaatar, yang dilaporkan tinggal di luar negeri, kemungkinan di Kanada, mengatakan di halaman Facebook-nya bahwa ia telah diikuti oleh orang-orang yang tampak mencurigakan.
Dia memperingatkan Khurelsukh agar tidak mencoba melakukan operasi rahasia di wilayah asing dan juga mengatakan bahwa dia akan “mengungkap tindakan pencurian dan korupsi yang tak terbayangkan lainnya yang telah disembunyikan dengan kedok rahasia negara” dalam siaran langsung mendatang.[]







