JAKARTA – Penanews.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terkait pengadaan burung merpati di lingkungan Istana Negara dengan harga yang .
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, menilai proyek tersebut mencerminkan tata kelola anggaran yang tidak efektif, hanya sebagai alasan pemerintah untuk menarik anggaran.
“Pemerintahan tidak pernah efisien selama ini. Itu hanya menjadi alasan pemerintah untuk menarik anggaran dari kementerian ke kementerian yang memiliki haknya,” kata Namora Siahaan, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman resmi data.inaproc.id, tercatat satu paket pengadaan bertajuk “Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026” dengan nilai total mencapai Rp305.250.000.
Data tersebut merupakan bagian dari platform resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyajikan informasi pengadaan pemerintah secara transparan kepada publik.
Dalam pelaksanaan Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, burung-burung merpati tersebut dilepaskan ke langit untuk mengiringi langkah anggota Paskibraka setelah menuntaskan tugas pengibaran Sang Merah Putih.
Sementara itu, Deputi Bakom RI, Fahd Pahdepie, meminta publik melihat persoalan tersebut dalam skala nasional.
“Kita harus lihat skalanya, nasional. Misalnya, kita bisa nggak membandingkan sebuah program atau kegiatan skala nasional dengan ukuran pribadi atau dengan ukuran yang lebih kecil? Tidak bisa juga,” ujarnya.
Menurut Fahd, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya memiliki dimensi nasional, tetapi juga internasional.
“Misalnya kalau kita berbicara soal perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bukan hanya punya dimensi nasional sebagai kebanggaan nasional, tetapi juga punya dimensi internasional. Untuk menyampaikan pesan kepada dunia internasional, misalnya Indonesia negara yang berdaulat dan negara yang punya pride untuk merayakan sesuatu,” jelasnya.
Karena itu, Fahd menilai efisiensi tidak bisa semata-mata diukur dari besar kecilnya anggaran tanpa melihat konteks dan skala kegiatan.
“Kira-kira di sisi itu kita tidak bisa menilai apakah ini efisien atau tidak efisien,” katanya.
Fahd menjelaskan, efisiensi seharusnya lebih diarahkan pada pengadaan atau kegiatan yang tumpang tindih.
“Efisiensi yang dilakukan itu terhadap hal-hal yang dilakukan tumpang tindih, misalnya. Contoh-contoh mengapa presiden mengumumkan akan membentuk yang sebelumnya LKPP menjadi badan, nanti karena ternyata ditemukan untuk barang yang sama, pengadaannya di kementerian, lembaga dan daerah itu bisa beda-beda,” pungkasnya.
Sumber Fajar.co.id
