JAKARTA – Penanews.co.id — Langkah pihak Roy Suryo yang terus-menerus mengajukan praperadilan terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan keras dari Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), C Suhadi.
Suhadi menjelaskan, aturan terkait praperadilan termuat dalam Pasal 158 sampai 164 KUHAP baru.
Menurutnya, dalam aturan itu tidak bisa serta-merta diartikan untuk mengajukan praperadilan yang berulang. “Kalau kita melihat prinsip ini, memang boleh, boleh, kalau menurut Roy Suryo ya, kalau menurut kita, tidak,” kata Suhadi dalam konferensi pers, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, apa yang dilakukan Roy Suryo itu tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
“Sedangkan yang namanya undang-undang, ya, itu harus berasaskan kepada hukum positif. Hukum positifnya kan jelas tadi, ya. Tidak boleh istilahnya berlarut-larut dalam menangani suatu perkara, khususnya prapid (praperadilan),” ujarnya.
Suhadi menyebutkan, dengan pengajuan praperadilan yang berulang dinilai mengganggu jadwal sidang pembuktian.
Ia menambahkan, batasan jumlah pengajuan praperadilan menjadi kekosongan hukum saat ini. Pihaknya pun telah bersurat ke Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan aturan mengenai hal yang dimaksud.
“Kalau kita melihat semangat dari persoalan ini, berarti itulah yang kami maksudkan di sini sebagai bentuk daripada kekosongan hukum. Karena tidak ada yang ngatur nih, ya. Tidak ada yang mengatur berkaitan dengan masalah berapa kali sih sebetulnya prapid itu boleh dilakukan.”
Diketahui, Roy Suryo telah mengajukan empat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, praperadilan pertama dikabulkan sebagian, praperadilan kedua ditolak, dan praperadilan ketiga tidak dapat diterima. Sementara, praperadilan keempat tentang pencekalan masih bergulir.[]
Sumber Sindonews.com
