JAKARTA – Penanews.co.id – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas penangkapan Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Pardiman, yang diduga terlibat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dalam operasi yang sama, aparat juga mengamankan enam anggota lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dalam satu rangkaian perkara narkotika tersebut.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, membenarkan adanya penindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah hukum diambil terhadap sejumlah anggota yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Bareskrim Polri dalam menindak oknum aparat yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba, termasuk di internal kepolisian.
“Ini adalah langkah berani dan patut diapresiasi. Tidak boleh ada toleransi terhadap anggota yang terlibat narkoba, apalagi mereka yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika,” ujar Rahmad, Senin (27/7/2026).
Rahmad menegaskan bahwa penindakan terhadap oknum aparat seperti ini penting untuk menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Ia juga mendorong agar proses hukum terhadap AKP Pardiman dan pihak-pihak lain yang terlibat dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas. Jika terbukti, harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi tegas, baik pidana maupun etik. Ini penting sebagai efek jera dan pembenahan internal institusi,” tambahnya.
BPI KPNPA RI menilai bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam membersihkan internalnya dari praktik penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, Rahmad menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
(*)
