BANDA ACEH – Penanews.co.id – Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, buka suara terkait pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan Gus Hilmi, kebijakan tersebut memunculkan ironi di tengah masih banyaknya calon mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang gagal melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
Gus Hilmi menilai pemerintah seharusnya berfokus menyelesaikan persoalan ekonomi yang menghambat banyak calon mahasiswa masuk PTN, dibanding mengalokasikan anggaran besar untuk membangun institusi anyar.
Gus Hilmi mengingatkan bahwa masih ada puluhan ribu calon mahasiswa PTN yang telah lolos Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), namun tidak melakukan daftar ulang.
Ia menduga sebagian besar di antaranya terkendala persoalan biaya pendidikan.
“Di saat puluhan ribu calon mahasiswa PTN yang lolos SPMB tidak mendaftar ulang, sebagian pastinya karena faktor ekonomi,” ujar Gus Hilmi dilansir dari fajar.co.id, Jumat (31/7/2026).
Baginya, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun kebijakan di sektor pendidikan.
Pertanyakan Prioritas Anggaran
Gus Hilmi kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan rencana pendirian Universitas Republik Indonesia yang disebut akan membutuhkan anggaran hingga triliunan rupiah.
Ia mempertanyakan skala prioritas pemerintah di tengah masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi. “Ini malah mau dibuat universitas baru dengan biaya triliunan,” cetusnya.
Lebih jauh, Gus Hilmi melontarkan sindiran singkat yang menunjukkan kekecewaannya terhadap arah kebijakan tersebut. “Ya Allah, istighfar terus jadi WNI,” kuncinya.
Sebelumnya, pemerhati politik, Dimar Sasongko, menilai penguatan kualitas calon pemimpin merupakan langkah positif, namun tetap perlu diiringi tata kelola yang jelas dan transparan.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) kemarin.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Gagasan Penguatan SDM Pemimpin Layak Didukung
Menanggapi pembentukan URI, emerhati politik, Dimar Sasongko, menyebut pemerintah ingin menghadirkan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan calon pemimpin bangsa untuk mengisi berbagai posisi strategis di masa mendatang.
“Pemerintah bikin lembaga pendidikan baru, Universitas Republik Indonesia, buat nyiapin calon pemimpin bangsa ke depan yang bakal ngisi ASN, BUMN, sampai jabatan strategis lain,” ujar Dimar dilansir fajar.co.id, Kamis (23/7/2026).
Ia mengatakan konsep yang diusung disebut mengadopsi model lembaga kepemimpinan di sejumlah negara.
“Modelnya katanya kayak lembaga kepemimpinan di negara lain semacam Prancis,” ucapnya.
Ditekankan Dimar, gagasan memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kepemimpinan pada dasarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi.
“Ide memperkuat SDM pemimpin itu bagus, siapa yang nolak?,” imbuhnya.
Ingatkan soal Anggaran dan Potensi Tumpang Tindih
Meski demikian, Dimar mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru tentu membutuhkan konsekuensi anggaran, struktur organisasi, hingga waktu yang tidak singkat sebelum manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.
“Tapi ini lembaga baru, berarti butuh anggaran baru, struktur baru, dan waktu buat kelihatan hasilnya,” tukasnya.
Ia menilai publik berhak mengetahui seperti apa sistem yang akan diterapkan di Universitas Republik Indonesia, termasuk mekanisme penerimaan peserta didik.
“Yang perlu ditanya publik, gimana kurikulumnya, siapa yang berhak masuk, dan gimana biar nggak tumpang tindih sama lembaga pendidikan kepemimpinan yang udah ada kayak Lemhannas atau sekolah kedinasan lain,” terangnya.
Lebih jauh, Dimar menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar membentuk lembaga baru, melainkan memastikan lembaga tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
“Bikin lembaga baru gampang. Yang susah itu bikin lembaga itu benar-benar efektif, transparan, dan nggak jadi sekadar wadah baru buat orang-orang tertentu,” tandasnya.
Ia pun memilih menunggu implementasi kebijakan tersebut sebelum betul-betul memberikan penilaian.
“Kita tunggu buktinya,” kuncinya. []
