PERNYATAAN bahwa stok BBM jenis solar di Aceh dalam kondisi aman semestinya menjadi kabar yang menenangkan. Namun, fakta di lapangan justru berkata sebaliknya. Hingga Sabtu (1/8/2026), Penanews masih melihat antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, hingga jalur lintas barat dari Lamno hingga ke Meulaboh.
Jika stok benar-benar mencukupi, mengapa masyarakat tetap harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh solar?
Kontradiksi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi semata-mata terletak pada ketersediaan BBM, melainkan pada buruknya tata kelola distribusi dan pelayanan. Kelancaran pasokan tidak memiliki arti apabila distribusi di tingkat SPBU tidak mampu menjamin akses masyarakat terhadap energi yang menjadi kebutuhan vital.
Evaluasi Pemerintah Aceh mengungkap bahwa lambatnya pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab utama antrean. Praktik satu dispenser dengan empat nozzle yang hanya dilayani satu atau dua operator jelas tidak sebanding dengan tingginya jumlah kendaraan. Petugas harus memverifikasi Barcode, mencocokkan nomor polisi, mengisi BBM, hingga memproses pembayaran dalam waktu yang sama. Sistem pelayanan seperti ini bukan sekadar tidak efisien, tetapi menciptakan kemacetan yang seharusnya sudah lama diantisipasi.
Persoalan juga diperparah oleh gangguan distribusi, lonjakan permintaan akibat panic buying, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, serta lemahnya manajemen internal sejumlah SPBU.
Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa rantai distribusi solar masih menyimpan banyak persoalan yang belum tertangani secara menyeluruh.
Karena itu, pernyataan bahwa stok aman tidak boleh berhenti sebagai klaim administratif. Ukuran keberhasilan distribusi bukanlah jumlah stok di terminal BBM, melainkan kemudahan masyarakat memperoleh solar tanpa harus mengantre berjam-jam.
Selama antrean masih menjadi pemandangan sehari-hari, publik berhak mempertanyakan efektivitas sistem distribusi yang dijalankan.
Langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf membentuk tim khusus untuk mengusut persoalan BBM dan semen patut diapresiasi. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembentukan tim.
Yang ditunggu adalah tindakan nyata berupa pembenahan sistem distribusi, peningkatan kualitas pelayanan SPBU, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, serta sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
Hasil investigasi juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi menjadi syarat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang.
Pada akhirnya, masyarakat Aceh tidak sedang menuntut janji bahwa stok solar aman. Yang mereka butuhkan adalah jaminan bahwa solar dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tanpa antrean yang melelahkan.
Sebab, ketika stok diklaim tersedia tetapi antrean tetap mengular, maka yang sesungguhnya bermasalah bukanlah persediaan BBM, melainkan tata kelola distribusinya.[]
