Sekolah Tidak Dibebani Tanggung Jawab Tambahan
LANGSA – Penanews.co.idDukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu berjalan beriringan dengan evaluasi kritis terhadap tata kelola pelaksanaannya. Program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut dinilai penting untuk diteruskan, namun harus dibarengi dengan penguatan kualitas, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat.
Dalam pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan program. Sebaliknya, berbagai temuan di lapangan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem agar tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi bangsa, benar-benar tercapai.
Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Langsa Barat, Drs. Kardi Rasyid, SH, M.H mengatakan bahwa MBG perlu terus dilanjutkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak. Namun, keberlanjutan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
“MBG harus tetap berjalan karena menyangkut kepentingan masyarakat, terutama anak-anak. Tetapi dukungan terhadap keberlanjutan program bukan berarti kita menutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Justru karena program ini penting, maka pelaksanaannya harus dikawal secara kritis dan diperbaiki secara terus-menerus,” ujar Drs. Kardi Rasyid, SH, M.H, Ketua PCM Langsa Barat
Menurut Kardi Rasyid, keberadaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan MBG. Sistem penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan standar yang jelas dan pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kualitas makanan yang diterima peserta didik.
“Yang perlu dikritisi bukan semata-mata keberadaan SPPG-nya, tetapi bagaimana SPPG dikelola. Mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, kandungan gizi, penyimpanan, pengemasan, sampai distribusi harus memiliki standar yang terukur,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap SPPG benar-benar memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. Jangan sampai perluasan program berlangsung lebih cepat daripada kemampuan sistem dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan.
“Jangan mengejar jumlah dengan mengorbankan mutu. MBG adalah program yang menyentuh langsung anak-anak. Kesalahan dalam pengelolaan pangan bisa berdampak serius. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaannya,” ujar Kardi Rasyid.
Kritis terhadap Tata Kelola, Bukan Menolak MBG
Menurut Kardi Rasyid, sikap kritis terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh langsung dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program pemerintah. Dalam tradisi gerakan Muhammadiyah, kritik seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar memperbaiki kebijakan publik agar semakin memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Kalau ada persoalan, jangan kemudian kesimpulannya program harus dihentikan. Tetapi jangan pula setiap kritik dianggap sebagai upaya menggagalkan program. Kita harus berada di tengah: mendukung tujuan besarnya, sekaligus kritis terhadap pelaksanaannya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan MBG. Masyarakat, orang tua siswa, sekolah, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, ahli gizi, serta lembaga pendidikan dapat dilibatkan untuk memberikan masukan dan pengawasan.
“Program sebesar MBG tidak cukup hanya diawasi dari dalam. Pengawasan publik harus diperkuat. Semakin banyak pihak yang terlibat mengawasi, semakin besar peluang persoalan dapat ditemukan dan diperbaiki sejak dini,” jelas Kardi Rasyid, MA.
SPPG Harus Profesional dan Transparan
Kardi Rasyid juga mendorong agar pengelolaan SPPG dilakukan secara profesional dan transparan. Setiap pihak yang memperoleh tanggung jawab dalam rantai pelaksanaan MBG harus memiliki kompetensi serta memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya Transparansi sangat diperlukan dalam penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, pemilihan pemasok, hingga mekanisme evaluasi kinerja SPPG.
“Anggaran publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk menghasilkan makanan yang bergizi dan aman bagi anak-anak,” tegasnya.
Kardi Rasyid berharap, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pemeriksaan kualitas makanan, kebersihan fasilitas, kandungan gizi, serta kondisi bahan baku harus dilakukan secara berkala dan, bila memungkinkan, melibatkan pihak independen.
“Jangan sampai pengawasan hanya bagus di atas kertas. Yang paling penting adalah kondisi nyata di dapur dan makanan yang sampai ke tangan anak,” tegasnya.
Kantin Sekolah Bisa Dilibatkan, Tetapi Tidak Sembarangan
Terkait gagasan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG, Kardi Rasyid menilai kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan, tetapi tidak boleh diberlakukan secara seragam tanpa melihat kesiapan masing-masing sekolah.
Menurutnya, sekolah memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Ada sekolah yang mungkin memiliki fasilitas memadai, tetapi ada pula yang belum mempunyai sarana sanitasi, tenaga pengelola, maupun sistem penyimpanan makanan yang memenuhi standar.
“Kalau kantin sekolah ingin dilibatkan, harus ada verifikasi dan pendampingan. Jangan sekadar memindahkan tanggung jawab dari SPPG kepada sekolah,” katanya.
Ia mengingatkan agar sekolah tidak dibebani tanggung jawab tambahan tanpa dukungan anggaran, tenaga, fasilitas, serta sistem pengawasan yang jelas.
“Sekolah adalah institusi pendidikan. Jangan sampai guru dan tenaga kependidikan justru terseret terlalu jauh ke urusan operasional pangan sehingga tugas utamanya terganggu,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Lokal
Di sisi lain, Kardi Rasyid menilai MBG memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat diarahkan untuk menyerap produk petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
“Kalau dirancang dengan baik, MBG bukan hanya program gizi. Ia bisa menjadi ekosistem ekonomi. Telur dari peternak lokal, sayuran dari petani, ikan dari nelayan, beras dari penggilingan daerah, serta produk UMKM yang memenuhi standar bisa masuk dalam rantai pasok,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa prinsip penggunaan produk lokal tetap harus memperhatikan kualitas, keamanan pangan, harga yang wajar, serta kontinuitas pasokan. “Jangan sampai atas nama produk lokal kemudian standar kualitas diturunkan. Lokal penting, tetapi mutu dan keamanan pangan tetap yang utama,” tegasnya.
MBG Harus Berkelanjutan dan Berorientasi pada Kemaslahatan
Kardi Rasyid menegaskan bahwa keberlanjutan MBG harus menjadi agenda bersama. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan, tetapi juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya harus menjadi dasar pengambilan kebijakan berikutnya.
“Program ini jangan hanya dinilai dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Ukuran keberhasilannya harus lebih substantif: apakah anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, apakah kualitas gizinya sesuai, apakah orang tua merasa terbantu, dan apakah program memberikan dampak positif terhadap kualitas generasi,” katanya.
Ia berharap pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terus memperbaiki mekanisme pengawasan dan membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“MBG harus kita dukung agar berkelanjutan, tetapi dukungan itu harus kritis. Pemerintah harus siap dikoreksi, pelaksana harus siap dievaluasi, dan masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi,” ujar Drs. Kardi Rasyid, SH, M.H, Ketua PCM Langsa Barat
Menurutnya, keberlanjutan program dan evaluasi bukan dua hal yang bertentangan. Justru evaluasi yang serius merupakan syarat agar program besar seperti MBG dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Jangan memilih antara melanjutkan program atau melakukan evaluasi. Keduanya harus berjalan bersama. Kita dukung MBG karena tujuannya baik dan menyangkut masa depan anak-anak. Tetapi kita juga harus memastikan program ini dikelola secara amanah, profesional, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan,” pungkas Kardi Rasyid, MA. [Chaidir]
