BANDA ACEH – Penanews.co.id – Inspektur Aceh, Abdullah, resmi menempuh jalur hukum dengan menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan pembebasan sementara dirinya dari tugas jabatan.
Perkara itu didaftarkan pada Selasa (10/11/2026) dan tercatat dalam register PTUN Banda Aceh dengan Nomor 26/G/2026/PTUN.BNA.
Kuasa hukum Abdullah, Imran Mahfudi, mengatakan gugatan itu diajukan untuk meminta PTUN membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.6.5/30/2026 tentang Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tertanggal 8 September 2026.
Imran, menjelaskan Abdullah dibebastugaskan pada 8 September 2026, sedangkan pemeriksaan terhadap dirinya baru dilakukan pada 29 September 2026.
“Pembebasan tugas ini tanpa melalui proses awal yang patut, baik berupa klarifikasi, pemeriksaan awal maupun adanya laporan masyarakat terkait suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan Abdullah,” ujar Imran, mengurip serambinews.com,
Menurut Imran, penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Ia menilai pembebasan sementara Abdullah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
Imran juga mempertanyakan belum adanya keputusan atas hasil pemeriksaan terhadap kliennya hingga gugatan didaftarkan. Padahal, pihaknya telah menyurati Sekda Aceh pada 27 Oktober 2026 untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan tersebut.
Imran menduga pembebasan sementara itu bukan semata-mata untuk kelancaran pemeriksaan, melainkan berpotensi membatasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektur Aceh.
“Sudah lebih dari dua bulan Inspektur Aceh dibebastugaskan,” katanya.
Imran menjelaskan, Abdullah baru mengetahui persoalan yang dituduhkan kepadanya saat menjalani pemeriksaan pada 29 September 2026. Dalam pemeriksaan itu, tim pemeriksa mempertanyakan dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
Menurut Imran, persoalan tersebut sebenarnya telah diperiksa dan dituangkan dalam Laporan Nomor 700/08/PDTT/IA/IRBANSUS/2026 tertanggal 21 Juli 2026. Hasil pemeriksaan itu, lanjutnya, juga telah dilaporkan kepada Sekda Aceh saat itu, M. Nasir.
Pertanyakan Dasar Tuduhan Pelanggaran Disiplin
Selain mempersoalkan prosedur pemberhentian sementara, pihak Abdullah juga mempertanyakan dasar tuduhan pelanggaran disiplin berat terhadap kliennya.
Imran merujuk Pasal 3 huruf c dan huruf e serta Pasal 8 ayat (1) huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021. Menurutnya, pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan kebijakan pejabat berwenang dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab dapat dikenai hukuman disiplin berat apabila berdampak negatif terhadap negara.
“Menjadi tanda tanya bagi klien kami, kewajiban mana yang tidak dilaksanakan sehingga berdampak negatif bagi negara,” ujarnya.
Ia mengatakan gugatan tersebut diajukan karena persoalan ini menyangkut keabsahan keputusan pemberhentian sementara sekaligus berpotensi memengaruhi nama baik dan karier Abdullah sebagai aparatur sipil negara.
Karena itu, pihaknya memilih menguji keabsahan keputusan Gubernur Aceh tersebut melalui PTUN Banda Aceh.[]
