Berita hari ini

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh membeberkan kasus dugaan Korupsi pengadaan Wastafel di Dinas Pendidikan Aceh tahun 2019 lalu dengan pagu anggaran sebesar Rp 41,2 miliar.

LHOKSEUMAWE – penanews.co.id Presiden RI Joko Widodo, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023 dan meluncurkan Kartu Tani Digital untuk pupuk bersubsidi,

Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Aceh Barat Drs. Darwis, M.Si menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pemanfaatan sertifikat elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk mendukung transformasi digital di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Effendi, membuka Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dilaksanakan di kawasan agrowisata pengembangan ekonomi terpadu Gampong (Desa) Pancasila, Kutapadang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat

Upaya penurunan angka stunting di Aceh Barat terus diupayakan melalui berbagai program. Sabtu (04/02/2023) hari ini, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi, mencanangkan Bapak dan Bunda asuh bagi anak stunting se Kabupaten Aceh Barat, di halaman Kantor Keuchik Gampong (Desa) Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan.

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Effendi, Sabtu (04-02-2023), membuka turnamen futsal brother black cover dalam rangka memperebutkan piala Pj Bupati Aceh Barat tahun 2023.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas hadir ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 31 Januari 2023. Dia datang di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju tengah berhembus.

Kepala OJK Aceh, Yusri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang beroperasional di Aceh membukukan kinerja yang positif.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Forum Konsultasi Publik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017.