JAKARTA – Penanews.co.id — Di balik kemegajan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan prioritas presiden Prabowo Subianto,. ancaman kebangkrutan kini mengintai para pelaku usaha lokal.
Puluhan kontraktor penanggung jawab pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menjerit akibat hak pembayaran mereka yang tak kunjung cair.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat menunggak pembayaran dengan nilai fantastis yang membengkak hingga Rp800 miliar. Krisis pembayaran ini diketahui sudah berlangsung dan menumpuk sejak akhir tahun 2025 lalu.
Kondisi tersebut menempatkan para pengusaha daerah dalam posisi yang sangat kritis. Niat mendukung program strategis pemerintah justru berujung pada ancaman gulung tikar akibat tersendatnya arus kas bisnis mereka.
Lebih parah lagi, ikhtiar para kontraktor untuk duduk bersama mencari solusi seolah bertepuk sebelah tangan.
Sebanyak lima kali surat permohonan audiensi dilayangkan ke BGN, namun semuanya berakhir tanpa respons alias dicuekin.
Rasa frustrasi yang memuncak membuat puluhan rekanan BGN tersebut menggelar konferensi pers di Gedung Graha Dirgantara Halim, Jakarta Timur, pada Kamis (6/8/2026).
Ketua Forum Komunikasi Kontraktor SPPG, Arifin Nababan, mengungkapkan ada sekitar 74 badan usaha yang memenangi tender resmi melalui e-katalog versi 6 plus mini kompetisi untuk membangun 315 titik SPPG di seluruh Indonesia, dengan sebaran terbanyak di Jawa Tengah (58 titik) dan Jawa Timur (48 titik).
“Kami adalah badan usaha rekanan yang terpilih secara sah. Dari 315 titik, kami sudah menyelesaikan 71 titik dan 244 titik lainnya sedang dalam proses fisik 30 hingga 70 persen. Namun, klausul kontrak sama sekali tidak berjalan. Janji down payment (DP) 25 persen tidak dicairkan, padahal seluruh dokumen administrasi dan jaminan penawaran ke KPPN sudah dipenuhi,” tegas Arifin dengan nada kecewa, dilansir dari Tribunnews.com.
Akibat tersendatnya hak-hak keuangan tersebut, para kontraktor terpaksa mengambil langkah drastis: menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lapangan.
Terjerat Rentenir dan Gadaikan Aset
Keterlambatan pencairan anggaran APBN ini memicu dampak domino yang sangat menyakitkan bagi para pengusaha di daerah.
Pihak perbankan mulai menutup pintu pinjaman bagi proyek-proyek yang berhubungan dengan BGN, membuat para kontraktor kehabisan napas secara finansial.
Kisah paling menyayat hati datang dari Wakil Ketua Forum Komunikasi Kontraktor SPPG, Chandra Manggih (Chandrawati).
Perempuan yang merupakan seorang ibu tunggal (single parent) ini bertaruh segalanya demi menyelesaikan proyek SPPG di daerah terpencil seperti Mamberamo dan Yapen, Papua.
Ketika akses bank tertutup rapat, Chandra terpaksa menggadaikan sertifikat rumah dan kantor pribadinya kepada rentenir demi menutup biaya material dan tukang.
“Saya seorang ibu, single parent. Saya terpaksa ke rentenir dengan bunga lima persen setiap bulan hanya supaya proyek di Papua tetap berjalan. Saya mohon sekali, saya mengetuk hati nurani Mas Dar (Kepala BGN Sudaryono). Tolong bayarkan utang BGN di bulan Agustus 2026 ini,” tutur Chandra sambil menahan tangis.
BGN Masih Bungkam
Masalah tunggakan ini sejatinya telah menyedot perhatian legislator.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI, terkuak bahwa total utang penyelenggaraan program gizi gratis mencapai Rp 1,6 triliun, di mana Rp 1,04 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk pembangunan SPPG negara.
Namun hingga berita ini diturunkan wartakota.tribunnews.com, pimpinan BGN belum memberikan kepastian. Kepala Biro Hukum BGN, Khairul Hidayati, tak merespons konfirmasi media, sementara Staf Humas BGN, Nurhayadi, mengaku belum bisa memberikan penjelasan resmi.
“Mohon izin, perihal ini bukan domain saya untuk menjawab dan belum mendapatkan informasi terkait hal ini,” ujar Nurhayadi singkat.
Kini, ratusan bangunan dapur gizi yang digadang-gadang menjadi benteng pemenuhan gizi anak bangsa terancam menjadi benteng mangkrak, menyisakan trauma finansial yang mendalam bagi para kontraktor lokal yang telah mengorbankan segalanya.[]
